Padang,— Saat asik bersosialisasi di Dapil Sumbar II, Caleg Partai Ummat Adrian Tuswandi ini diinfokan ada dugaan kongkalingkong dan kesemrawutan dalam pembayaran upah pekerja Lipat Suara Pemilu.
“Saya tinggalkan agenda sosialisasi, insting jurnalis saya terpanggil untuk mengungkap persoalan yang buat pekerja Lipat Suara di Gudang Limpato Sungai Sarik, ini menyangkut hak berjemaah banyak orang,”ujar Adrian Tuswandi Kamis 1/1-2024.
Menurut Adrian dia ditelepon M Defriadi Dt Rangkayo Basa S.Kom (Dt Def), seorang tokoh masyarakat di sana, bahwa ada puluhan pekerja ingin menyampaikan duka mereka sebagai pekerja pelipat suara pemilu 2024.
“Saya bertemu difasilitasi Dt Def, ada sekitar 30 orang pekerja dan banyak lain yang mau datang, mereka menceritakan bagaimana jadi pelipat kertas suara, sebagai dokumen berklasifikasi dokumen negara, meski tinggalkan anak di rumah,3 biarlah selain upahnya juga bisa menjadi warga yang ikut sukseskan pemilu 2024,”ujar Adrian menceritakan pertemuan dengan pekerja Lipat Suara di Sungai Sarik tersebut.
Tapi apa, niat mendapatkan upah dan menjadi kebanggaan, fakta jauh panggang dari api.
“Mereka bekerja ternyata hasilnya tidak sesuai, satu lipatan dibayar 165, tidka ada penjelasan dan saat pembayaran upah yang dipegang petugas KPU di gudang itu hanya catatan mereka tidak membandingkan dengan kerja para pekerja,”ujarnya.
Akibatnya cerita pilu mengemuka sore jelang senja Rabu kemarin tersebut.
“Ada yang demi upah lipat suara itu, ngekost disekitar Gudang pelipatan surat suara pemilu di Limpato, ada yang kasbon ke teman, ada yang kerja saja lupa mencatat percaya kepada catatan pengawas kegiatan saja menerima lebih sedikit dari Rp 500 ribu, mereka bilang tidak seperti di lihat di google standar lipat surat suara Rp 400, atau seperti daerah lain Rp 300, itu curhat pekerja,”ujar Adrian Tuswandi.
Adrian Tuswandi yang juga Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) juga mengatakan selain itu saat awal kerja petugas KPU tidak terbuka soal upah, ditanya pekerja, sang petugas dengan tagline Melayani dengan Hari hanya bilang kerja aja dulu.
Toaik biasa Adrian Tuswandi mengatakan, sebagai jurnalis siap mengabarkan sesuai fakta dan keberimbangan ke publik luas.
“Saya wartawan, saya siap beritakan asal berimbang, dan saya akan mencoba konformasi dan klarifikasi ke KPU Sumbar. Tapi kalau pekerja ingin didengar nestapanya silahkan viralkan, silahkan lapor ke polisi atau banyak mekanisme lain,”ujar Toaik.
Siang, Adrian Tuswandi terkenal lewat karyanya yang friendly news, menemui Kabag Umum Keuangan dan Teknis KPU Sumbar, Jumiati.
“Pejabat KPU ini respon cepat kontak KPU Padang Pariaman bahkan sore langsung ke KPU Sumbar di Parit Malintang, salut saya sama ibu itu, responsif,”ujar Toaik.
Amak biasa Jumiati disapa jurnalis peliput Pemilu di KPU Sumbar mengatakan saat ini petugas di KPU Padang Pariaman sedang daftar kekurangan bayar bagi mereka yang komplain
“Sabar sanak pekerja semua, KPU Padang Pariaman tengah membuatkan daftar tentang komplain pekerja. Jika ada yang merasa lembar berlebih dari upah diterima dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi ulang oleh petugas pengawas di gudang yang mencatat progres Sortir lipat,”ujar Jumiati lewat chat kepada Adrian, Kamis malam ini.
Jumiati tidak mencari salah dan benar, namanya kerja manusia pasti tidak ada sempurna 100 persen.
“Tadi kita KPU Sumbar turun ke KPU Padang Pariaman, untuk mencari benang marah soal ini,”ujar Jumiati.
Sedangkan terkait untuk upah Rp.230/lembar adalah upah Surat Suara Presiden dan DPD RI karena ukuran lebih kecil, perinciannya Rp.115 sortir, Rp 115 lipat,”ujar Jumiati.(***)
