Padang— Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meminta agar seluruh Posyandu di Provinsi itu diperkuat dengan teknologi informasi, sehingga progres dari seluruh kegiatannya bisa terpantau secara daring.
“Kita punya 7.915 posyandu yang tersebar pada 1.265 desa/nagari/kelurahan pada 19 kabupaten/kota. Kalau semua diperkuat dengan IT maka programnya bisa dikawal dengan baik,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengurus Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar tahun 2023 di Padang, Kamis (15/6/2023).
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu Provinsi tahun 2023.
Dalam Pokjanal itu, terdapat unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, perbankan, BUMN, hingga BUMD. Dengan komposisi kepengurusan itu, menurut Mahyeldi seharusnya tidak ada alasan program Posyandu di Sumbar tidak berjalan.
Pokjanal Sumbar diketuai oleh Sekdaprov, dengan wakil, Asisten Pembangunan dan Kesra, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan, Ketua Tim Penggerak PKK. Kemudian Sekretarisnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dan sebagai Bendaharanya adalah Kepala Pembendaharaan dan Aset Sumbar.
Selain itu, masih ada belasan anggota yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, BUMN hingga BUMD.
“Melihat susunan pengurusnya, seharusnya semua kegiatan Posyandu bisa berjalan maksimal. Apalagi jika ditunjang dengan teknologi informasi,” katanya.
Mahyeldi mengatakan tugas Posyandu saat ini juga semakin berat. selain tugas rutin, juga harus membantu menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi.
Saat ini jumlah balita stunting di Sumbar mencapai 211 ribu orang. Namun karena sudah terdata by name by adress, program yang dibuat oleh Posyandu bisa lebih tepat sasaran.
Targetnya pada 2024, sesuai target yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo berada dibawah angka 14 persen.
Untuk merealisasikannya penting untuk membuat perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran. Evaluasi juga harus dilakukan mulai tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.
Sementara itu, PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Amriman mengatakan rapat koordinasi yang digelar bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan stakeholer dalam melaksanakan program pokjanal di Sumbar.
Rakor itu diikuti oleh 200 orang yang berasal dari Pokjanal Posyandu Provinsi dan kabupaten/kota. (adpsb)
