Padang,—“Jangan ada konflik di antara kita,” itulah ungkapan Ketua Komunitas Jurnalis Muda (KJM) Sumbar Firdaus Diezo saat mengantarkan workshop KJM bekerjasama dengan Polda Sumbar, Sabtu 21/7 di Kyriad Hotel Bumi Minang Padang.
Workshop sendiri mengambil tema besar Pembinaan Pengetahuan Potensi dan Solusi Konflik judul “Mengkaji Potensi Konflik Pemilu 2019 Serta Solusinya” menghadirkan nara sumber dari Bawaslu Vifner, Kapolda Sumbar diwakili Dirintelkam disampaikan oleh AKBP Jufnedi Kasubdit I Ditintelkam, dan Mufti Syarfie KPU periode 2013-2018, dengan moderator Rifki Wahyudi.
AKBP Jufnedi berangkat dari Pilkada di empat kota kemarin, Allhamdulillah berjalan smut tanpa ada konflik hanya ada satu pemilihan suara ulang karena kesalahan administrasi pemilih.
“ini bukti semangat keberagaman untuk kesempurnaan, adanya adat dan agama yang bersinergi menyatakan orang Minang itu adalah badunsanak dan apa pun kegiatan di negeri ini, termasuk Pemilu, orang minang selalu memaknai dengan semangat badunsanak tadi,”ujar Jufnedi.
Sebelumnya, Ketua Panitia sekaligus owner www.prokabar.com Nofal Wiska mengatakan potensi konflik di tahun politik nan makin seksi ini tentu tidak bisa dipadang sebelah mata.
“Potensi konflik akibat seksinya tahun polItik itu sudah mulai terasa, kemarin saat pencalegkan, Agustus besok pendaftaran Capres ini merupakan sumber konflik yang mesti diwapsadai,”ujar Nofal.
KJM sebagai komunitas wartawan muda di Sumbar sangat memahamin potensi konflik itu.
“Lewat kegitan workshop ini, kita mengajak jurnalis muda untuk mampu menjadi garda terdepan meredam konflik tersebut,”ujarnya.
Sedangkan Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi saat menghadiri workshop mempertanyakan regulasi terkait muncratnya berbagai hoax di media sosial
“Pemicu konflik di tahun politik nan seksi ini adalah chat hoax di berbagai perangkat media sosial, regulasinya sebenarnya sudah ada seperti UU ITE atau PerKPU mengatur tentang pemanfaatan media sosial. Pertanyaannya penegakan hukum harus dilakukan supaya ada efek jeranya,”ujar Adrian.
Menurut Adrian dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu harus kedepankan keterbukaan informasi publik.
“Penyelenggara dan peserta terbuka saja jangan tutupi supaya tidak ada kecurigaan dan mengundang chat pedis di media sosial, penyelenggara jangan cuman menjadi lembaga klarifikator untuk soal potensi konflik, penyelenggara harus jadi inisiasitor informasi publik,”ujar Adrian.
Mufti Syarfie pada paparannya mengatakan apapun agenda nasional pasti ada konfliknya, tapi bagaimana memenej supaya konflik itu tidak membahayakan keamanan, kenyamanan hingga keutuhan NKRI.
“Saya kira banyak soal di berbagai tahapan Pemilu picu konflik, seperti pelaksanaan tahapan berjalan komisioner KPU habis masa jabatan, berganti dengan komisioner baru, kalau incumbent terpilih nggak masalah, tapi kalau baru tentu ada pembekalan tugas, KPU pelantikan pada 16 Juli kemarin belum diadakan pembekalannya,”ujar Mufti.
Selain itu, soal terima uangnya jangan pilih calegnya, itu jargon salah. “Mestinya tolak uangnya laporkan yang memberikan uang itu,”ujar Mufti.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner, mengatakan indeks kerawanan Pemilu 2019 dalam persepektif nasional Sumbar masih rendah.
“Pilkada empat kota kemarin Sumbar indeks kerawanannya masih jauh di bawah provinsi lain, dan kerawanan atau konflik bisa diantisipasi baik oleh Bawaslu maupun Kepolisian dengan mengendepankan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan profesional serta proporsiibal, terpenting lagi libatkan peran serta maayarakat luas,”ujar Vifner. (own)
