Presiden Jokowi Minta Kementerian PUPR Lakukan Penataan Kawasan Kumuh di Padang

oleh -757 views
oleh
757 views
Presiden Joko Widodo perhatian sekali dengan kawasan kumuh,.minta Kementerian PUPR targetkan tuntas selesaikan program kotaku (foto: (witter ndosport

Padang,—Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi kawasan tidak tertata dan kumuh di Kota Padang.

RI 1 pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama 4 tahun (2015-2018), melakukan penataan kawasan kumuh di berbagai lokasi di Indonesia dengan total seluas 23.407 hektare.

Penataan kawasan kumuh salah satunya dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,”ujar Menteri PUPR Basuki dilansir dari laman resmi KemenPUPR, Kamis 21/2.

Satu dari sekian kawasan kumuh yang ditangani tahun 2018 adalah Kawasan Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat.

Kawasan yang dilintasi Sungai Batang Arau ini sebelumnya memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Penataan dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya diantaranya berupa pembangunan jalur pejalan kaki, saluran/drainase, Taman Siti Nurbaya yang dilengkapi arena skateboard, tempat sampah, WC, lampu taman, gapura, dan jalan lingkungan.

“Pekerjaan dilakukan sejak April 2018 dan selesai akhir 2018 dengan anggaran sebesar Rp25,4 miliar,”ujar Basuki.

Manfaatnya, di samping meningkatkan kualitas lingkungan, Kawasan Batang Arau yang semakin tertata rapi menjadi potensi destinasi wisata yang akan meningkatkan ekonomi lokal. Di kawasan tersebut terdapat Pelabuhan Muaro yang merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang serta sebagai lokasi legenda Siti Nurbaya dimana terdapat Makam Siti Nurbaya dan Jembatan Siti Nurbaya.

Pada tahun 2019, penataan akan dilakukan terhadap 888 hektare kawasan kumuh yang ada diberbagai daerah sehingga hingga 2019 total kawasan yang ditangani menjadi 24.295 hektare.

Dalam melakukan penataan, Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan mengembangkan potensi ekonomi.(***)