Padang–Koordinator Tim Pengembangan dan Pendampingan (TPP) Desa wisata Sumbar Muhammad Zuhrizul angkat bicara dan berikan masukan setelah 3 tahun berturut – turut diadakan Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ( ADWI ) yang menjadi program Kemenparekraf Sandiga Uno di tahun 2021, 2022 dan tahun ini 2023.
Tahun 2021 Sumbar meraih 4 desa wisata nominasi nasional yaitu desa wisata Apar Pariaman, desa wisata sungai Batang Agam, Desa wisata koto tinggi 50 kota dan desa wisata Nagari sumpu Tanah Datar.
Tahun 2022 kembali meraih 3 nominasi nasional desa wisata Pariangan tanah datar , desa wisata Ulakan pariaman dan desa wisata silokek Sijunjung , dan pada tahun ini 5 desa wisata sumbar kembali terpilih sebagai peraih Anugerah desa wisata antara lain desa wisata Nagari Lawang, desa wisata kubu gadang padang panjang, desa wisata nyarai pariaman, desa wisata muntei mentawai dan desa wisata kampuang Adat Sijunjung.
“Kita berikan Apresiasi terhadap desa- desa peraih ADWI yang berjibaku terutama pengurus Pokdarwis dalam menyiapkan dokument dan menyambut kehadiran rombongan kementrian, para dewan juri yang datang dalam melakukan kunjungan ke desa-desa tersebut” ujar Zuhrizul yang terlibat langsung dalam pendampingan desa-desa wisata tersebut
Namun ada beberapa yang menjadi catatan serius beliau dalam pelaksanaan program kementrian Pariwisata ini agar lebih efektif dan memberikan dampak signifikan dalam substansi desa wisata dalam tujuan peningkatan ekonomi warga desa /nagari sebagai efect dari di gelarnya ajang ADWI ini ..
Zuhrizul menjelaskan secara rinci beberapa masalah yang di temui dilapangan selama 3 tahun lakukan pendampingan.
Pertama, minimnya anggaran dari kementrian baik dalam masa persiapan dan waktu kunjungan Menteri bersama rombongan dengan tuntutan penyambutan semeriah mungkin tentu menjadi beban bagi kawan-kawan pokdarwis dan nagari , sebab anggaran yang di tanggung kementerian hanya biaya tenda acara, spanduk-spanduk, makan, minum untuk jumlah tertentu ( 80 tamu termasuk rombongan + juri + media + tim kreatif ) sementara tamu yang datang melebihi bahkan ratusan disamping biaya- biaya persiapan lainnya seperti pertunjukan seni , transportasi lokal biaya rapat2 persiapan kunjungan dan lainnya yang harus di tanggung pokdarwis , pemkab/pemko juga tidak menganggaran di APBD karena tidak ada kepastian desa wisata daerahnya masuk nominasi nasional , dan apresiasi yang diberikan tidak sesuai dengan cost yang di keluarkan
Kedua, yang paling penting bahwa setelah kementerian menclaim bahwa seluruh desa wisata yang masuk dalam jadesta dan nominasi ADWI menjadi desa binaan Kementerian Pariwisata dan ekraf dengan ” sertifikat desa binaan ” namun tidak adanya pembinaan secara real minimal bagi desa wisata peraih nominasi nasional yang dilakukan kementrian selain bimtek via zoom dan lebih kepada dasar teoritis desa wisata yang bisa di pelajari sendiri di google jelas zuhrizul yang pernah menjadi delegasi Indonesia dalam Forum East Asia latin America Cooperation ( FEALAC ) For sustainable tourism Ethic bersama Bapak I gede Ardika
“Ke depannya ini harus menjadi perhatian serius kementerian dalam hal keberlanjutan program bahwa desa wisata yang sukses bukanlah desa wisata yang meraih anugerah dengan penilaian isian di web jadesta tanpa di awali penilaian lapangan tapi desa wisata yang sukses adalah desa wisata yang memberikan dampak ekonomi terhadap warga desa walau tidak dapatkan anugerah-anugerah dengan subjektifitas penilaian melalui foto/video yang di input di Web kementerian walau tidak semua tentunya, namun dari beberapa desa wisata peraih nominasi nasional mereka juga butuh aksi nyata kementerian dalam rangka penguatan lebih lanjut minimal adanya solusi kongkrit dari kementerian untuk pengembangan desa wisata” Ungkap Zuhrizul.
Ia memberikan contoh dulu di zaman menteri Arif Yahya saat pengembangan desa wisata sungai nyalo tampa adanya anugerah-anugerah pihak kementerian bantu 100 toilet untuk progran homestay di desa wisata sungai nyalo kawasan mandeh , saat ini masyarakat benar-benar menikmati dampak ekonomi dari program kementerian tersebut hingga saat sekarang, satu lagi contoh di era Menteri Arif Yahya kementerian Pariwisata menggandeng beberapa BUMN untuk menjadikan desa wisata menjadi desa binaan , akhirnya lahirlah desa binaan BNI, desa binaan BCA seperti Desa wisata penting sari yogya yang telah hasilkan milyaran rupiah setiap bulannya dari usaha homestay masyarakat” tutur Zuhrizul.
” Namun kita tidak melihat adanya aksi nyata tersebut setelah pemberian anugerah – anugerah ADWI ini , dan terkesan hanya datang ramai-ramai dari jakarta dengan rombongan yang pasti biaya besar namun bantuan kongkrit ke desa wisata nyaris tidak terlihat nyata, ini kita lihat dari progres desa-desa peraih anugerah jelas Zuhrizul yang juga koordinator Pemberdayaan masyarakat kawasan mandeh ” Ungkap nya.
Zuhrizul berharap anggaran milayaran ADWI akan lebih efektif dan lebih baik di manfaatkan untuk membiayai kebutuhan 5 desa wisata percontohan per tahun tiap provinsi misalnya biaya toilet homestay, bed , membangun daya tarik wisata yang di kelola Pokdarwis/bumdes dengan usulan proposal desa-desa wisata yang di ajukan kab/kota dan di nilai paling berdampak besar bagi perekonomian desa wisata.
“Daripada untuk biaya -biaya keliling-keliling indonesia menteri dan rombongan ke pelosok indonesia dan acara-acara seremony dengan menginap di hotel berbintang yang seharusnya rombongan menginap di homestay desa wisata agar ada juga sedikit kecipratan desa wisata nya dari rombongan yang datang sebab kita suruh desa wisata kembangkan homestay tapi rombongan menginap di hotel berbintang”. Ujar zuhrizul yang kecewa Protokol menteri batalkan rombongan menginap di homestay desa wisata pariangan pada tahun 2022 padahal pokdarwis sudah siapkan segala sesuatunya.
Sebagai salah satu contoh program Inovasi desa peningkatan ekonomi lokal dari Kementerian desa, kementerian berikan dana 1 hingga 1,5 M bagi desa-desa yang memiliki inovasi untuk peningkatan ekonomi lokal , lahirnya Green Talao Park Ulakan Kabupaten pariaman adalah hasil dari program tersebut dan zuhrizul menjadi salah satu inisiator dan inkubator program tersebut yang hingga saat ini telah menghasilkan Pendapatan Asli Nagari ratusan juta , sepertinya kementerian Pariwisata perlu mengadopsi program tersebut dari pada hanya sekedar berikan anugerah-anugerah yang ternyata tidak banyak dampak terhadap kemajuan desa wisata apalagi hanya menumpang nama dari desa – desa wisata yang sesungguhnya telah jalan dan sukses selama ini
Satu lagi usulan zuhrizul yang akrab di panggil mak etek adalah pihak kementerian agendakan 1 even wisata skala nasional yang di danai kementerian pariwisata bagi desa-desa wisata yang meraih nominasi ADWI.
“Mungkin nominal anggaran untuk itu tidak ada apanya bagi kementerian pariwisata tapi dampaknya nyata untuk promosi dan ekonomi desa wisata. misalnya Jambore sharing desa wisata peraih 50 – 100 – 300 besar ADWI di salah satu desa wisata secara bergilir tiap tahun , atau festifal seni tradisi desa wisata peraih ADWI, ini bisa di lakukan dengan surat ke provinsi, kab/kota mengenai alokasi anggaran yang di tanggung kementrian dan kab/kota untuk memberangkatkan rombongan tiap desa wisata , yang pasti semua peserta harus menginap di homeatay desa wisata tentunya”. jelas zuhrizul mengakhiri diskusi kritis tapi tidak ada niat mengkerdilkan arti ADWI namun lebih kepada kebaikan kedepan baik bagi kementerian Pariwisata maupun bagi provinsi dan kab/kota.
Rici Candra. Ketua Pokdarwis SARUGO (Saribu gonjong) Kabupaten Limapuluh Kota memang mengakui dampak positif ADWI bagi desa wisata nya, namun ada juga hal hal yang menurutnya maih haru menjadi perhatian kemenparekraf.
” Ada suatu kebanggaan desa wisata kita mauk nominasi ADWI tahun lalu (2022) dimana kunjungan menteri Sandiaga Uno memicu kesadaran dihati masyarakat setempat lebih sadar wisata, namun kami sebagai masyarakat tentu berharap realisasi dari kementrian saat berkunjung yang akan memberikan WiFi gratis, namun sudah ditahun ke 3 ADWI belom juga terlaksana, lalu juga janji perbaikan jalan menuju kampung wisata sarugo masih dalam keadaan yg memprihatinkan”. Ungkap Rici
Ia berharap kementrian benar-benar memberikan pendampingan kepada desa wisata baik secara SDM maupun memberikan pendampingan dari BUMN. (monsis)
