BBM SUBSIDI adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor BBM di Indonesia. Dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, membantu mempercepat pemulihan konsumsi rumah tangga, dan menjaga stabilitas inflasi.
Menurut Erika Retnowati, untuk BBM jenis Pertalite setidaknya pemerintah akan menetapkan lima kategori konsumen yang berhak menggunakan BBM tersebut, antara lain yakni industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, sektor transportasi dan pelayanan umum. Tetapi yang terjadi sebenarnya di negara kita ini tidak seperti itu. Tapi, "Siapa yang menikmati anggaran subsidi ini? Dari data yang ada, ternyata, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu.
"Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan," tulis Sri Mulyani, dikutip Senin 29/8-2022.Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kendala penyaluran subsidi tepat sasaran terletak pada masalah data. Alhasil, kementerian atau lembaga masih ragu-ragu mengambil tindakan dalam pemberian subsidi BBM tepat sasaran ke orang.
"Kalau subsidi bisa masuk ke orang, bisa tepat sasaran. Misalnya Pertalite, mobil-mobil mewah masih mengisi bahan bakar dengan Pertalite. Harusnya kan ndak seperti itu. Harusnya kaya solar yang berkaitan dengan truk untuk transportasi barang atau bus untuk transportasi orang mestinya seperti itu," ungkap Presiden Jokowi.Menurut Riefky, untuk saat ini kondisi pendataan penduduk Indonesia sudah sangat berbeda. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menurut ekonom LPEM UI ini sudah jauh lebih baik.Alasan inilah yang kemudian menimbulkan urgensi perlunya reformasi subsidi BBM, terlebih lagi karena angka jumlah subsidi yang juga sangat besar.“Kita sudah lebih tahu siapa masyarakat yang memang betul-betul butuh proteksi sosial dari pemerintah, siapa yang betul-betul miskin, siapa yang rentan, siapa yang sebetulnya nggak butuh. Jika melihat angka subsidi BBM dari pemerintah maupun estimasi dari berbagai penelitian, itu menunjukkan paling tidak angka subsidi dan kompensasi kita ini sudah di atas 500 triliun. Apalagi dari angka yang sangat besar ini ternyata yang menikmati juga bukan masyarakat miskin dan rentan ini tujuannya ke situ. Beberapa studi ada yang menyebutkan 50 persen ke atas bahkan yang paling ekstrem menyebut 80% yang menikmati adalah masyarakat menengah ke atas. Jadi kita membayar mahal bukan untuk tujuannya. Nah ini makanya semakin besar dorongan untuk melakukan reform subsidi tadi,” terang Riefky.
Kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak bersubsidi dipastikan bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Untuk menjaga fungsi APBN sebagai peredam gejolak secara berkelanjutan, pemangku kebijakan perlu menyesuaikan harga BBM dan juga mengatur agar penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.(analisa)Oleh: Fauzan Izaz Abigail
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UNAND
Editor : Adrian Tuswandi, SH
