Jakarta,—FGD Series Jaringan Pemred Sumbar (JPS) telah berakhir banyak bulir pikir siap dituangkan JPS dalam bentuk panduan untuk siapa saja pemimpin di Sumbar kedepan.
Menarik dari empat kali FGD di Singgalang Room Lt 2 Hotel Balairung Matraman Jakarta, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas sekaligus Pembina dari JPS terus mengikuti dinamika FGD.
“Saya lihat FGD JPS sarat pencerahan dan bobot FGD dari narasumber masuk bintang lima, baru ini FGD bisa mempertemuakan sumber hebat dan berkaliber tokoh di republik,”ujar HM Nurnas.
Menarik di series pamungkas HM Nurnas berdebat dengan Gamawan Fauzi dan Prof Djohermansyah Djohan.
“Banyak kendala regulasi jalan fungsi DPRD bahkan terkesan saling tumpang-tindih antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain, terutama terkait mengevaluasi kerja gubernur Sumbar,”ujar HM Nurnas.
Gamawan mengatakan DPRD harus berani menilai dan memberikan solusi terkait kerja gubernur.
“Pak Nurnas itu orang eksakta, pasti paham menilai capaian kerja dengan RPJMD, soal itu saya tahu pastipak Nurnas mengerti sekali dalam menyiginya, pertanyaannya pak Nurnas mau dan berani tidak,”ujar Gamawan.
Prof Djohermansyah juga mengatakan kalau banyak regulasi yang ada tidak menyambung satu sama lain.
“Aturan tentang daerah dan hubungan dengan fungsi DPRD memang ada banyak kecelakaan regulasi, konsekuensi produk UU dan turunannya produk politik,”ujar Prof Djo yang sebentar lagi menerbit sebuah buku terkait otonomi daerah.
Bagian lain Cak Nurnas biasa politisi dan praktisi media menyapa HM Nurnas berharap jangan sampai FGD hanya sekedar wadah menampung pemikiran para tokoh Minang saja, tapi harus berkelanjutan dengan mengupas pemikiran dan rekam jejak para bakal calon yang berniat maju di Pilkada Sumbar, 23 September 2020 yang akan datang.
“Dengan dikupasnya pemikiran dan rekam jejak bakal calon, maka masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa dan bagaimana si bakal calon membangun Sumbar ke depan. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan realita yang ada, atau hanya retorika,” ujar Cak Nurnas.
Pencerahan yang dilakukan JPS, baik di dalam menampung pemikiran para tokoh maupun bakal calon yang berniat ikut, menurut Cak Nurnas, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi para pemilih di dalam menentukan pilihannya saat Pilkada itu dilaksanakan. Apa yang dilakukan JPS menjadi guidance (pedoman) bagi masyarakat Sumbar, jadi tidak seperti “membeli kucing dalam karung”.
Lebih lanjut dikatakan Nurnas, selagi JPS bisa mempertahankan independensinya, dan langkah-langkahnya transparan, maka upaya strategis yang dilakukan ini akan menjadi kontribusi besar di dalam membangun demokrasi di Sumbar.
“Sejatinya, itu salah satu peran pers yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, merubah maindset dengan cuci pikir lewat tulisan itu” jelas Nurnas yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Sumbar.
Dalam acara roadshow JPS di Jakarta untuk menampung pemikiran para tokoh Minang, turut menjadi narasumber mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, anggota DPD RI Alirman Sori, kemudian dari kalangan perempuan, anggota DPR RI Nevi Zuairina, Prof Reni Mayerni (Deputi Bidang Kajian Strategik Lemhanas RI), dan Sastri Yunizarti Bakry (Widyaiswara Kemendagri RI).
Kemudian dari kalangan tokoh muda, ikut Dony Oskaria yang sekarang menjadi Wadirut PT Garuda Indonesia, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis, Ricky Donals Nazir Dt Paduko Marajo (pengusaha nasional), dan Ketua KNPI Sumbar Fadly Amran, yang saat ini juga menjadi Walikota Padang Panjang.
Sesi puncaknya, hadir menjadi narasumber, mantan Walikota Padang yang juga Staf Khusus Wapres Jusuf Kalla dulunya, Syahrul Ujud, bersama Gamawan Fauzi (mantan Mendagri dan Gubernur Sumbar), Prof Fasli Jalal (mantan Wamendiknas RI, saat ini Rektor Universitas Yarsi), dan pakar otonomi daerah yang merupakan guru besar IPDN, Prof Djohermansyah Djohan.
Di sela-sela acara, hadir juga pengusaha muda sukses asal Minang, Ekos Albar, yang berdiskusi dengan JPS ala ota lapau. Diskusi dengan pengusaha nasional itu berlangsung hangat, dan mengalir, sambil melakukan penekanan-penekanan kepada isu yang dianggap baik untuk dipublikasikan secara luas publik. (rilis: jps)
