Painan — Rapat Koordinasi Bawaslu Pesisir Selatan dengan telah ditetapkannya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan telah masuknya masa pengajuan perselisihan hasil pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan selenggarakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di Hotel Triza Painan.Selasa 2/4-2024.
Rakor dibuka Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Pessel Bambang Putra Niko. Rakor juga dihadiri Forkopimda, kepala OPD terkait, Panwascam, Ketua Panwascam, serta Wartawan.
Bambang Putra Niko mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan Pemilu 2024 ini. Mulai dari persiapan, pencoblosan sampai merekap mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, Provinsi hingga nasional berjalan dengan baik.
Di Kabupaten Pesisir Selatan ada gugatan di MK ( Mahkamah Konstitusi ) dari Paslon 03 di Kecamatan Bayang terkait perselisihan suara.
Dari perselisihan tersebut Bawaslu Pesisir selatan secara berjenjang sudah melakukan proses tersebut hingga bahan sampai di Mahkamah Konstitusi (MK).
Setelah penetapan hasil di tingkat nasional, Bawaslu perlu menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan sesuai Perbawaslu No. 10 Tahun 2023.
“Kita berharap semoga dengan rakor ini dapat menjadi titik balik dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di Kabupaten Pesisir Selatan” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai hukum acara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) oleh narasumber Heru Permana Putra S.IP, MIP yang juga merupakan dosen Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
“Sengketa Pemilu 2024 paling banyak. Seharusnya sudah 5 kali pemilihan Umum harus ada perubahan, dan berharap penyelengara pemilu harus orang-orang yang terpilih, dan pemerintah harus lebih profesional, ” ujar Heru panggilan akrabnya.(rg)
