Forwatindo Deklarasi Sehari Jelang HPN, Hendra Ketua, Niken Penasehat

Forwatindo Deklarasi Sehari Jelang HPN, Hendra Ketua, Niken Penasehat

Adrian Tuswandi, SH

08 Februari 2018, 17:06 WIB | 1022 klik

Padang,---Satu hari menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) besok Jumat 9/2, dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Muaro Lasak Padang, Forum Wartawan Pemerhati Transparansi Indonesia (Forwatindo) dideklarasikan.Adalah, para Komisioner Komisi Informasi se Indonesia berlatar belakang jurnalis dan pemerhati anti hoaks, usai diskusi publik, Kamis 8/2 mendekalarasikan Forwatindo di Gubernuran Sumbar.

"Ini sejarah baru di HPN dan di Komisi Informasi yakni melahirkan forum cair untuk ketransparansi di Indonesia,"ujar Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede, usai deklarasi Forwatindo.Pada rapat sebelum deklarasi Forwatindo, para deklarator sepakat bulat menunjuk Hendra J Kede sebagai Ketua Pusat dan Rosarita Niken Widastuti sebagai Ketua Dewan Penasehat Forwatindo.

[caption id="attachment_6096" align="aligncenter" width="720"] Forwatindo dideklarasikan satu hari jelang puncak peringatan HPN 2018, Kamis 8/2, Hendra J Kede (tiga dari kanan) menjadi Ketua Pusat Forwatindo. (foto: dok)[/caption]"Forwatindo menjadi wadah cair yang punya kepengurusan di pusat sampai daerah dalam memberikan kontirbusi untuk keterbukaan atau transparansi badan publik di Indonesia, Allhamdulillah ibu Niken bersedia menjadi Penasehat dari Forwatindo ini,"ujar Hendra.

Menurut Hendra, keterbukaan badan publik adalah obat mujarab menyikat informasi hoaks yang terus menggurita di dunia dan ruang media sosial di negara ini."Terus terang kalau badan publik kuat dengan informasi dan data publik, hoaks yang menggurita itu tidak akan menjadi racun di negara ini,"ujar Hendra.

Baca juga: Panen Perdana Hidroponik Keltan Badunsanak, Camat Nanggalo Bidik Pasok MBG

Bahkan Hendra menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan Forwatindo menjadi garda terdepan memerangi informasi hoaks."Hoaks tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dalam pikiran publik, respon cepat badan publik harus disegerakan untuk menangkal hoaks dan membuat publik terpaksa percaya kepada informasi yang hoaks itu,"ujar Hendra.

Apalgi pengguna internet di Indonesia sangat besar, bahkan menurut Dirjend Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti, penggunanya melebih jumlah penduduk Indonesia."Dan itu potensi pemproduksi dan penyebar hoaks sangat besar, kalau tidak ada pengawasan atas ujaran kebencian dan radikalisme bisa kerusak keharmonisan negara tercinta ini,"ujarnya.

Akhirnya para deklarator meneriakan pekikan merdeka dari hoaks dengan membuka jari tanda ayo buka informasi badan publik. (rian)

Editor : Adrian Tuswandi, SH