Silaturahmi dengan Kapolda, DPRD Sumbar Bahas Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat

Pimpinan DPRD Sumbar Silaturahmi dengan Kapolda, DPRD Sumbar Bahas Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat, Rabu (17/10).(doc)
Pimpinan DPRD Sumbar Silaturahmi dengan Kapolda, DPRD Sumbar Bahas Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat, Rabu (17/10).(doc)

PADANG,-Tingkatkan koordinasi antar lembaga di Provinsi Sumatera (Sumbar), pimpinan DPRD Sumbar kunjungi Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Rabu (17/10). Pada kesempatan tersebut pimpinan DPRD Sumbar membahas pembentukan sistem keamanan berbasis masyarakat

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan komitmen untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Polda Sumbar dalam rangka pengamanan lingkungan masyarakat dari berbagai potensi kejahatan. Silaturahmi dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono merupakan agenda resmi pimpinan DPRD Sumbar untuk mengawali masa jabatan periode 2024-2029.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan, meskipun sejauh ini Sumbar masih dalam taraf aman dari, namun potensi kejahatan dan kriminal itu harus selalu diwaspadai. Kejahatan, lanjutnya, sudah menjadi ancaman yang harus diwaspadai bersama-sama.

"Jadi penting ditengah masyarakat menerapkan pencegahan awal terjadinya kejahatan, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menciptakan keamanan, " katanya.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono dalam kunjungan tersebut mengatakan, berdasarkan hasil audiensi bersama Ketua DPRD Sumbar tentunya hal yang akan dilakukan ke depan, "tentunya" bahu-membahu demi membangun Sumbar jadi lebih baik.

“Tentunya berdasarkan hasil pertemuan dan audiensi yang kita lakukan, kita sangat berbesar hati. Sebelumnya seluruh forkopinda tentunya sudah berjalan kompak, solid dan berjalan dengan baik. Harapan ke depan kita bisa bertahan dan minimal bisa melangkah ke depan untuk membuat Sumbar lebih nyaman dan maju,” ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai situasi kamtibmas di wilayah Sumbar. Menurutnya, wilayah Sumbar berada pada tingkat aman dan kondusif, yang tentunya unsur keamanan tak hanya bisa dilakukan oleh unsur polda saja melainkan juga seluruh unsur forkopimda yang bertekad untuk mewujudkannya.

“Kita harapkan juga masyarakat yang tentunya lebih mengetahui kejadian yang akan terjadi sehingga diharapkan bisa melakukan tindak prefentif agar kejadian buruk tidak mengintai ke depan,” ungkapnya lagi.

Mengingat jumlah Polri yang ada di Sumbar hanya 12 ribu orang sementara masyarakat yang diayomi kurang lebih 5 juta 700 orang. Sehingga berdasarkan jumlah ini tentu masih sangat kurang.

Selain itu, topik pembicaraan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam Pilkada serentak mendatang. Sebagaimana yang telah ada yakni Pileg dan Pilpres.

Editor : Redaksi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini