Nevi juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mengatasi PETI, mengingat dampaknya tidak hanya pada ekonomi negara tetapi juga terhadap sosial dan lingkungan.
Selain PETI, Hj. Nevi Zuairina juga menyoroti permasalahan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah hingga pertengahan 2024.
Dari jumlah tersebut, 112 IUP belum menyelesaikan kewajiban PNBP, sehingga berpotensi dicabut.
Ia meminta Kementerian ESDM untuk menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai prioritas utama, khususnya pada awal masa kerja Menteri ESDM yang baru.
Aktivis perempuan PKS ini menilai bahwa keberlanjutan pembangunan sektor pertambangan membutuhkan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang tegas.Melalui kritik dan saran yang disampaikan, Fraksi PKS berharap Kementerian ESDM mampu menunjukkan langkah konkret dalam memberantas PETI dan memperbaiki tata kelola pertambangan.
"Penanganan PETI dan masalah IUP yang belum terselesaikan harus menjadi prioritas awal. Kita tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal ini," tutup Nevi Zuairina. (***)
Editor : MS
