Data menunjukkan bahwa pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa, namun angka tersebut turun drastis menjadi 48,27 juta pada 2023.
LPenurunan ini diperparah oleh berbagai kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN, pemungutan Tapera, dan tambahan cukai.
Padahal, kelas menengah adalah motor utama konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Nevi mendorong pemerintah untuk mengeksplorasi alternatif lain guna meningkatkan pendapatan negara.
Alternatif tersebut meliputi perluasan basis pajak, pengendalian penghindaran pajak, dan efisiensi pengelolaan anggaran.Selain itu, ia mengajak pemerintah untuk berdialog dengan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil dan tepat sasaran.
“Pajak adalah instrumen penting untuk pembangunan, tetapi kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kebijakan yang diambil harus membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar mengejar angka pendapatan,” tutup Nevi dengan tegas. (***)
Editor : MS
