Terkait Register PHP MI RI, Penetapan 11 Calon Terpilih Dipending

Padang, - KPU Sumbar sampaikan pasca keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Makamah Konstitusi pada 3 – 6 Januari 2025.

11 KPU kabupaten/ kota harus mengahadapi 13 permohonan yang tidak puas terhadap hasil penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan serentak 2024. Peentapan calon terpilih Pilkada 2024, otomatis dipending.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar Hamdan 13 perkara dari 11 KPU kabupaten dan kota di sumbar penetapan calon terpilihnya harus ditunda.

Karena 11 daerah tersebut masih menjalani perkara perselisihan (PHP) hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dijelaskan Hamdan, 13 perkara dari 11 KPU kabupaten kota tersebut yakni, 2 perkara dari KPU Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

“Melalui website resmi MK-RI, Jadwal persidangan 13 perkara PHP untuk 11 kabupaten kota di Sumbar akan digelar pada Jumat 10 Januari 2025,” Jelasnya

Hamdan juga menyebutkan, Semua perkara PHP dari Sumbar akan bersidang di Panel 1 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Suhartoyo yang didampingi oleh Yusmic P.Foekh dan M. Guntur Hamzah.

”Sebagai bentuk koordinasi antara KPU kabupaten kota yang berperkara dengan Tim Persidangan KPU RI, maka KPU Provinsi tetap mendampingi setiap satker agar informasi dan kelancaran persidangan dapat berjalan dengan baik” ujar Hamdan Rabu 8/1-2025.

Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU 18/2024 tentang rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan, apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, dilaksanakan paling lama tiga hari setelah KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.