Jakarta, – Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir.
Ia menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi serta kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.
Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.
"Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat," tutur Nevi.
Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Politisi PKS ini mengutip data yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton.Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
"Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," tegas legislator asal Sumbar II ini.
Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini.
Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.
Editor : MS
