Padang, - Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025.
Sementara itu, tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah untuk KUR di Bank Nagari hingga Maret 2025 tercatat tetap di level nol persen.
Program ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan 46 Penyalur KUR, yang terdiri dari bank pemerintah, bank umum swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk Bank Nagari, perusahaan pembiayaan, serta koperasi simpan pinjam (KSP).
Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera di Istana Gubernuran, Padang, Senin (28/4/2025).
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat target kualitas, meliputi 2,34 juta debitur baru, 1,17 juta debitur graduasi, serta 60 persen dari target penyaluran KUR yang diarahkan untuk sektor produksi.
"KUR harus menjadi instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembiayaan usaha produktif milik UMKM," ujarnya.Wamen Helvi menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan amanat dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kementerian UMKM bertugas memastikan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan akses pasar, serta memberikan pendampingan dan pelatihan usaha.
Pada acara yang dihadiri 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, dan 2 inkubator bisnis tersebut, Helvi menyampaikan bahwa hingga Maret 2025, penyaluran KUR di Regional Sumatera telah mencapai Rp17,5 triliun untuk 270.132 debitur.
Ke depan, kualitas penyaluran harus terus ditingkatkan, dengan mempertimbangkan karakteristik petani dan nelayan sebagai mayoritas penerima di Sumatera.
Editor : Redaksi
