Dharmasraya, - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencatat kinerja pembangunan yang progresif sepanjang 2025, meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Capaian ini menjadi sorotan dalam Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).
Secara umum, indikator makro menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan signifikan pada berbagai sektor strategis.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 75,70 dari sebelumnya 74,82. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi melonjak drastis hingga menempatkan Dharmasraya di posisi kedua se-Sumatera Barat.
Tak hanya itu, PDRB per kapita juga meningkat dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta. Angka ini bahkan melampaui rata-rata provinsi, menandakan daya beli masyarakat yang semakin kuat.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,61 persen. Begitu juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,51 persen. Kondisi ini menunjukkan perbaikan nyata dalam ekonomi masyarakat.
Meski kinerja ekonomi membaik, tekanan fiskal tetap menjadi tantangan utama. Sepanjang 2025, pemerintah daerah menghadapi defisit anggaran lebih dari Rp100 miliar.Selain itu, struktur APBD masih didominasi belanja pegawai yang mencapai lebih dari 58 persen. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih tinggi, yakni di atas 83 persen.
Namun demikian, pemerintah tetap mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp22 miliar. Langkah efisiensi juga dilakukan, termasuk menahan pembukaan formasi ASN baru.
Memasuki 2027, kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai Rp313,95 miliar. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan empat strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan fiskal.
Pertama, meningkatkan PAD melalui optimalisasi sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan rakyat, dan penguatan BUMD.
Editor : Editor
