Jakarta, - Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, mendorong pemerintah meningkatkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Zigo saat mengikuti rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Zigo, dari total 75.266 desa di Indonesia, masih terdapat 4.676 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Sebagian besar desa sangat tertinggal tersebut berada di Papua sehingga membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih besar dari pemerintah.
"Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Meski anggaran Kementerian Desa relatif terbatas, dampaknya sangat besar dan langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar kementerian mendapatkan dukungan anggaran yang lebih memadai," kata Zigo.
Politisi Partai Golkar itu menilai pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dipaparkan kepada Komisi V DPR RI belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan terhadap percepatan pembangunan desa tertinggal.
Ia menyoroti alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang hanya sekitar Rp92 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut masih perlu diperkuat agar target peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang dapat tercapai lebih cepat.Selain itu, Zigo juga meminta agar tenaga pendamping desa lebih diprioritaskan penempatannya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan sangat tertinggal.
"Kami berharap tenaga pendamping desa lebih banyak ditempatkan di desa-desa tertinggal sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Zigo menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Desa dan PDT untuk tahun 2027. Namun, ia menegaskan tambahan anggaran tersebut harus lebih banyak diarahkan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal, serta daerah-daerah yang terdampak bencana.
Menurutnya, kebijakan anggaran yang berpihak kepada wilayah-wilayah tersebut akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Editor : Editor
