Jakarta,—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tengah kesibukan menerima studi tiru Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar.
Di ruangan Rapat Pimpinan (Rapim) Anies menyapa rombongan dari Sumbar, langsung membikin renyah suasana pertemuan, Selasa 5/11.
“Di sini rapat kami, dan videonya sering beredar dan viral,”ujar Anies.
Menurutnya, DKI Jakarta terus berkonsentrasi alokasi pembangunan, meski pindah ibukota, tidak terganggu semua kegiatan di ibukota.
“Kalau soal Informasi di Jakarta apa saja dikerjakan bisa jadi informasi publik,” ujar Gubernur Anies Baswedan saat bertemu FJKIP dan pendamping studi tiru Komisioner KI Sumbar dan Kadiskominfo Yeflin Luandri serta Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas dan Asisten I Sekdaprov Sumbar Devi Kurnia serta Akademisi FISIP Unand Padang Ilham Adelano Azre.
Meski semua jadi informasi publik, kata Anies Baswedan pastikan partisipasi publik intensif seperti selama ini, pemerintah terpacu untuk bekerja serius semua untuk publik.
“Informasi di era yang luar biasa kegiatan tidak banyak tapi interaksi banyak. Dulu Sumbar terkenal dengan Suraunya, di sana berdiskusi dan beribadah, bahkan anak laki-laki tidurnya di Sumbar itu di Surau. Kekinian surau itu berubah jadi whatsapp group,”ujar Anies.
Kata Anies pilar demokrasi itu trust dan non demokarasi pilarnya rasa takut,
selagi ada rasa takut, non demokrasi bertahan.
“Tapi adanya sosial media lewat smartphone sukses menggerus rasa takut
Medsos bisa meredam kesewenang-wenangan dan itu telah terjadi. Namun
Media sosial belum terbukti membangun trust tapi sukses kesampingkan rasa takut,”ujarnya.
Anies berharap jagalah adab dan etika dalam berkomunikasi terutama para penyelenggara negara rendah standar komunikasi maka rakyat pasti lebih rendah lagi.
Akademisi Unand Ilham Adelano Azre saat dialog mengetengahkan Demokrasi akan terus hidup dalam masyarakat jika adanya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah/penyelenggara negara.
“Keterbukaan informasi merupakan salah satu ruang untuk mewujudkan demokrasi yang ideal yang bertumpu pada partisipasi politik aktif warga negara,”ujar Azre.
Selain itu otonomi dan desentralisasi daerah juga merupakan tools dalam perwujudan demokrasi.
“Sejauh mana bapak gubernur melihat masa depan demokrasi dan desentralisasi daerah di Indonesia konteks keterbukaan informasi sebagai bangunan membangun kepercayaan publik dalam kehidupan kita bernegara,”ujar Azre saat dialog pertemuan dengan Anies yang didampingi Komisi Informasi DKI Jakarta, Alamsyah dan M Dawam serta PPID Utama DKI Jakarta Atika.
Anies dengan style bahasa yang runut dan runtut mengatakan soal desentralisasi adanya kebebasan berinformasi harus memperkuat integrasi.
“Sosial media heboh faktanya belum tentu, lihat TPS di sini, suara fifty-fifty saya dengan pak Basuki dulu, tidak ada ketegangan kok,”ujar Anies Baswedan.(rilis: ppid-kisb)
