Padang,—Awalnya gahar mau menguliti perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sumbar, eee hasil Parpurna DPRD Sumbar justru tentang perjalanan dinas itu dibanned sendiri oleh wakil rakyat, kok bisa ya?
Pengesahan Hak Interpelasi pada Gubernur Sumbar yang disahkan Senin 9/3 hanya soal BUMD. Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal menyampaikan jawaban terkait pertanyaan, pernyataan, dan penambahan materi yang diberikan oleh perwakilan seluruh fraksi pada rapat paripurna pertama, Jumat 28/2 lalu.
“Penggunaan hak interpelasi hanya pada materi kebijakan gubernur terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah. Sedangkan interpelasi soal kebijakan ke luar negeri gubernur tidak jadi dilaksanakan alias gagal, karena seluruh fraksi sepakat tidak setuju menginterpelasi soal kunjungan Gubernur ke luar negeri,”ujar Afrizal.
Padahal, sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sejak hak interpelasi diusulkan Fraksi Gerindra telah menyiapkan segala sesuatunya jika interpelasi perjalanan dinas keluar negeri dilaksanakan.
“Kita menghormati usulan beberapa anggota dewan untuk menjadikan perjalanan dinas ke luar negeri menjadi hak interpelasi dewan. Kami telah menyiapkan segala sesuatunya. Namun karena tidak jadi, kami pun tetap menghormatinya,”ujar Irwan Prayitno.
Pada sidang pariourna tadi konfogurasi Interpelasi terhadap pengelolaan BUMD dan Aset Daerah disepakati enam fraksi DPRD dari 7 fraksi yang ada. Fraksi yang sepakat yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, PDIP-PKB.
Sementara PKS satu satunya fraksi yang tidak setuju baik soal kunjungan luar negeri atau pengelolaan BUMD dan aset daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut sebanyak 56 orang anggota DPRD hadir. Pengambilan suara dilakukan dengan berdiri sesuai instruksi Ketua DPRD Supardi.
Sebanyak 46 anggota DPRD setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah. Sementara 10 lainnya tidak setuju yang merupakan fraksi PKS.
Disisi lain Gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa dengan telah diputuskannya materi interpelasi ke persoalan kebijakan Gubernur terhadap pengelolaan BUMD dan Aset Daerah, maka Pemprov Sumbar juga menghormatinya.
“Dengan bergulirnya interpelasi dari soal perjalanan dinas luar negeri ke soal BUMD dan Aset, kita di Pemprov sangat memahami dan menghormatinya. Insyaa Allah kami akan menyiapkannya dengan sebaik-baiknya” ujar Gubernur Irwan usai acara coffee morning di Lantamal II Teluk Bayur kepada beberapa insan pers.(iko)
