Jangan Tergiur Pemimpin Rancak di Labuah, Mulyadi: Pilih Pemimpin Terbukti Kerja Nyata

oleh -496 views
Ir H Mulyadi, Anggota DPR RI, Ketua Partai Demorkat Sumbar jumpa rakyat dan sebut pilihlah pemimpin yang terbukti kerja nyata,

Padang,—Anggota Komisi III DPR RI Ir. H. Mulyadi yang disebut calon kuat Gubernur Sumbar pada Pilkada 2029 ini mengatakan, untuk Sumbar maju dan masyarakat sejahtera, satu syaratnya, apa itu?

“Sosok pemimpin yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Sumbar hingga minimal 7 persen. Sehingga ke depan dibutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengundang investor dan jaringan kuat ke pemerintahan pusat, tidak pemimpin bagus dipinggir jalan saja (rancak dilabuah,red),”ujar Ir. H. Mulyadi dalam silaturahmi dengan masyarakat Kota Padang di Marapalam Indah, Kecamatan Padang Timur, Sabtu 1/2 petang.

“Saya mengikhlaskan diri untuk mundur nanti dari Anggota DPR dan mengabdikan diri untuk kemajuan Sumbar,”ujar Ir. H. Mulyadi, yang disambut riuh oleh ratusan warga.

Kedatangan Ir. H. Mulyadi dalam rangka silaturahmi didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Suwirven Suib, SH., Sekretaris Partai Demokrat Sumbar Januardi Sumka, SH.,MH. dan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang.

Harapan Ir. H. Mulyadi kepada masyarakat Sumbar untuk tidak terbuai janji manis tokoh-tokoh calon gubernur. Pilih sosok yang sudah jelas perjuangannya dan jelas rekam jejaknya.

Selama tiga periode menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2009, Ir. H. Mulyadi bekerja nyata membawa dana dari pusat ke Sumbar dalam bentuk proyek pembangunan.

“Saya bicara dengan bukti, bekerja nyata dan tidak bicara dengan janji,”ujar Ir. H. Mulyadi terus terang.

Proyek pembangunan yang dibawa Ir. H. Mulyadi ke Sumbar antara lain penyelesaian Jembatan Layang Kelok 9, proyek infrastruktur pedesaan PPIP, listrik tenaga surya, Jalan Manggopoh-Simpang Empat, Jalan Tapan-Batas Bengkulu, revitalisasi Pantai Carocok, ratusan mesin tempel untuk nelayan Sumbar, Pembangunan Politeknik Pelayaran Tiram dan lain-lain. Total nilai proyek yang dibawa Ir. H. Mulyadi ke Sumbar mencapai Rp6 triliun. (*rilis: humas-demkrat)