PADANG —Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan biaya renovasi yang tersebar luas bukanlah untuk renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, melainkan biaya renovasi gedung yang terpisah dari rumah dinas.
“Itu gedung untuk rapat dan menerima tamu dari daerah-daerah di luar jam kerja kantor,” tegasnya.
Supardi mengatakan, dia telah menempati rumah dinas sejak 2019, sejak itu tak pernah meminta renovasi rumah dinas.
“Bahkan sampai akhir jadi dewan di 2024 nanti tidak akan ada saya minta renovasi,” tegasnya.
Gedung yang dibangun kondisinya memang perlu diperbaiki karena sudah banyak kerusakan, struktur bangunan, bocor dan tak ada MCK.
“Itu juga sekaligus untuk shelter dan penginapan bagi nasyarakat yang datang dari daerah. Jadi itu bukan untuk tempat tinggal saya dan keluarga. Itu untuk fasilitas menerima tamu umum, fasilitas publik,” tegasnya
Pihaknya menanggapi masalah informasi rehab berat rumah dinas Ketua DPRD Sumbar secara anggaran 2019 sudah dianggarkan Sekwan DPRD Sumbar, karena masih layak maka tidak perlu direhab.
“Rumah kediaman merupakan tempat diberikan negara kepada kami, diditempati pada November 2019, jauh sebelum pandemi,” ujar Supardi kepada sejumlah media di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Jl Sudirman, Padang, Sabtu (21/8).
Menurut Supardi, semua mebel dan pernak pernik merupakan peninggalan Ketua DPRD Sumbar lama.
“Anggaran benar rehab berat rumah dinas Rp5,6 miliar, karena secara teknis kami tidak tahu, pengusulan sudah lama sebelum dilantik sebagai Ketua DPRD Sumbar,” ujar Supardi
Lanjut Supardi, rumah direhab terpisah di belakang rumah Ketua DPRD Sumbar, karena posisi rumah dibangun 2015, maka secara kontruksi tidak memungkinkan dan mengkhawatirkan.
“Banyak terjadi kebocoran dan digunakan untuk rapat hampir tiap malam dilakukan rapat, tidak ada MCK kecuali tempat wudhu,” ujar Supardi.
Lanjut Supardi, selanjutnya gedung tersebut, usulan teman-teman dibangun dua lantai. Untuk lantai 1 ruang pertemuan, lantai 2 rumah inap tamu, karena pandemi Covid-19 banyak tamu datang dari berbagai daerah hingga sore dan malam.
“Tidak jarang mereka itu tidur di musala dan memfasilitasi tidur di hotel dekat rumdis tanpa dibiayai sekwan, seperti tamu seniman, UMKM dan masyarakat dari daerah berbondong untuk mengadu ke Ketua DPRD Sumbar, maka ini menjadi pertimbangan,” ujar Supardi
Dijelaskan Supardi lagi, tempat tidur dan lemari masih lama, tetapi kita tidak pernah beli. Nama rehab berat, karena kontruksi anti gempa
“Hasil hitungan konsultan perencana, dari awal, DPRD komit memberantas Covid-19 dan Partai Gerindra mengawal Covid-19. Kamar- kamar direncanakan masyarakat terkena Covid-19, bahkan sudah sering digunakan rumdis digunakan pasien Covid-19,” ujar Supardi
Ditambahkan Supardi, rumah dinas baru dan gedung pasti digunakan pasien Covid-19.
“Saya ditelpon Ketua DPD Gerindra Sumbar, kena tegur betul, tetapi kami solid dengan partai. Kami minta maaf kepada masyarakat Sumbar, seandainya polemik ini menggangu masyarakat, karena dianggap tidak peka, pastinya kami selaku Ketua DPRD Sumbar sangat konsen terhadap Covid-19,” ujar Supardi
Dijelaskan Supardi, pihaknya menerima arahan dan intsruksi BNPB, karena Sumbar merupakan rawan bencana, maka kontruksi gedung baru akan dibangun Shelter.
“Seluruh gedung ini, berdasarkan arahan konsultan, maka gedung ini direnovasi. Niat untuk renovasi tidak ada gedung rumdis ini,” ujar Supardi.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Evi Yandri, mewakili pengurus DPD Gerindra Sumbar mengatakan, fungsi rumdis digunakan menyambut tamu datang.
“Rumdis tidak kepentingan pribadi, diketahui tender ini dilakukan pemprov, mengusulkan pemprov, maka kami kembalikan ke Pemprov Sumbar terkait pelaksanaan pembangunan rumdis Ketua DPRD Sumbar. Kalau ini dihentikan, silahkan kepada Pemprov Sumbar,” ujar Evi Yandri.
(Rel/Nov)
