Padang–Ketua HIPMI Provinsi Sumbar Brian Putra Bastara merasa prihatin dengan sikap BUMN yang ‘zalim’ pada pengusaha dan vendor-vendor lokal. Menurutnya, sikap BUMN yang suka telat membayarkan tagihan membuat pengusaha lokal seolah seperti ‘romusha’. Pengusaha lokal diminta untuk menyuplai material dan kerja tepat waktu, tapi pembayaran “tidak dibantu”.
“Sangat menyayangkan tindakan itu, karena membuat pengusaha lokal atau vendor hilang akal untuk melanjutkan bisnis mereka. Pasalnya mereka kebingungan karena BUMN yang sering telat bayar tagihan, dan harga yang diberikan pun terlalu tipis. Pengaduan seperti itu sudah banyak terjadi,” ujar Brian.
Brian melanjutkan, tak hanya telat membayarkan tapi juga proses pencairan yang lama membuat pengusaha lokal makin menjerit. Proses pencairan yang lama bisa sampai enam bulan bahkan setahun. Vendor lokal biasanya mendapatkan pinjaman dari bank tapi karena telat membayarkan maka antara keuntungan dari bisnis BUMN dan bunga tidak terlihat.
“Mestinya BUMN memberikan harga yang layak, jangan diadu mereka sesama pengusaha lokal untuk perang harga, jangan mainkan birokrasi sehingga para pengusaha lokal ini seperti bola pingpong, bantu percepat proses administrasi pembayaran, bayarkan invoice tepat waktu,” tegasnya.
Kemudian, disinyalir juga ada celah ‘permainan’ di BUMN menambah peliknya masalah. Diduga kedekatan pengusaha lokal tertentu dengan pimpinan BUMN turut jadi penentuan gol atau tidaknya pekerjaan, juga terkait kapan pencairah tagihan diberikan. Jika kenal dengan pimpinan BUMN maka pencairan akan cepat begitupun sebaliknya.
“Ada pengusaha lokal yang mengeluh, jika mereka sudah tidak sanggup, masuk vendor lain. Kesannya seperti mengadu domba antar para pengusaha lokal ini. Mestinya kan tidak begitu, BUMN harus mengayomi, tentunya ada kebijakan yang bisa dibicarakan. Pengusaha lokal bukan sapi perah, saya pikir,” ujar Brian.
Ia mengharapkan harus ada pembenahan di badan internal BUMN tersebut. Sebab, jika dibiarkan akan membunuh pengusaha dan vendor lokal secara pelan-pelan. Lalu, SOP juga harus jelas terkait mekanisme penunjukan pekerjaan hingga pencairan tagihan.
“Kasihan vendor lokal terlebih yang kecil dan menengah. Selain itu, BUMN juga harus memiliki perencanaan program yang jelas dan terukur,” harapnya.(deni)
