PEMERINTAH melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud akan terus menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah, sekaligus mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah.
Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi yang diluncurkan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional.
Keunggulan bagi penerima KIP Kuliah yaitu pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk PT, pembebasan biaya kuliah (UKT) dan memperoleh bantuan biaya hidup.
Namun program KIP-K kerap kali dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penerima KIP-K yang justru tergolong ke dalam masyarakat mampu. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu justru banyak yang ditolak KIP-K nya.
Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?
Padahal persyaratan untuk lulus KIP-K itu saja mengharuskan para pendaftarnya untuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :
1. Pemalsuan Data dari Pihak Pendaftar KIP-K
Ada beberapa penerima KIP-K yang sengaja memalsukan datanya agar dapat mernerima bantuan tersebut. Hal ini sungguh disayangkan karena bantuan KIP-K yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang kurang mampu justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka justru memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan lain. Padahal banyak pendaftar KIP-K yang kurang mampu justru bersedih karena KIP-K nya ditolak.
2. Sistem seleksi yang Kurang Efektif
Sistem seleksi yang kurang efektif dapat menjadi faktor yang mengaruhi penerimaan KIP-K yang tidak tepat.
Sistem seleksi berkas dan wawancara saja dapat dimanipulasi oleh pendaftar KIP-K. sebaiknya seleksi KIP-K disertai dengan survei langsung ke tempat tinggal para pendaftar KIP-K agar meminimalisir terjadinya kecurangan data yang dilakukan oleh para pendaftar.
3. Manipulasi Data yang Dilakukan oleh Pihak Perguruan Tinggi
Terkadang ditemukan beberapa manipulasi data oleh pihak perguruan tinggi yang terkait. Hal ini bisa jadi adanya campur tangan antara pendaftar KIP-K yang tergolong berpengaruh dan juga instansi yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya agar tidak terdapat kecurangan lagi dalam penerimaan bantuan KIP-K lainnya.
4. Kurangnya Sosialisasi Program KIP-K di Wilayah Terpencil
Masih banyak siswa/i berprestasi namun kurang mampu di daerah terpencil yang lebih memilih untuk tidak melanjutkan kuliah dan lanjut bekerja.
Hal ini tentu saja dikarenakan mereka tidak memliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah agar melaksanakan sosialisasi program KIP-K ke dareah terpencil, di mana banyak siswa/i yang layak mendapatkan KIP-K justru malah tidak melanjutkan pendidikan.
Sangat diharapkan agar kedepannya program KIP-K ini dapat berjalan dengan semestinya. Agar kedepannya para siswa/i yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
Supaya kedepannya para pendaftar KIP-K yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan. Pemerintah dan juga pihak perguruan tinggi diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem penerimaan bantuan KIP-K supayat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam sistem seleksi pendaftaran KIP-K.
Pada dasarnya, KIP-K ini diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu serta berprestasi dan memiliki tekad ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
Jangan sampai bantuan ini disalahgunakan siswa pengguna kIP-K yang berasal dari kalangan mampu yang memanfaatkan dan mengambil hak masyarakat miskin yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan demi mengenyam jenjang pendidikan tinggi tanpa harus memikirkan biaya kuliah.(analisa)
Oleh: Bunga Annisa
Mahasiswi Univeristas Andalas
