PADANG,- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib, memotivasi siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Padang untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri usai lulus dari pendidikan yang dijalani. Menurutnya membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha, merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang berpotensi meningkat setiap tahun.
” Setelah lulus pendidikan formal, jangan hanya berpikir untuk mencari pekerjaan, namun harus berani membuka lowongan kerja sendiri. Sudah banyak wirausahawan yang sukses dalam sektor apapun. Lulusan SMK juga bisa melakukan hal yang sama,” katanya saat menjadi pembina upacara di sekolah tersebut, Senin (15/1).
Dia mengatakan, kunci kesuksesan bukan hanya sekedar skill atau faktor penunjang lainya, namun juga doa dari orang tua. Untuk itu jadilah anak yang berbakti kepada keluarga teman maupun guru-guru yang menuntun untuk menuju kesuksesan. Dalam kesempatan itu Suwirpen juga menyerahkan bantuan mobiler senilai Rp 600 juga untuk oprasional sekolah.
” Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan menunjang terlahirnya wirausahawan-wirausahawan baru setiap tahunnya,” katanya.
Dalam kunjungan Suwirpen ke SMKN 8 Padang juga dilakukan kuis dengan melontarkan beberapa pertanyaan dan mendapatkan hadiah sebagai motivasi kinerja. Untuk diketahui angka pengangguran di Sumbar masuk dalam peringkat 8 tertinggi nasional dengan angka 5,94 persen. Hal ini mengacu pada data terbaru Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023.
Dengan TPT ini menjadikan Sumbar masuk daftar 10 provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia, menyusul Sumatera Utara 5,89 persen dan Papua Barat 5,38 persen.
Terkait pendidikan di Sumbar sebelumnya Suwirpen mengatakan, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sumbar kedepan. Sarana prasarana (Sapras) penunjang sektor pendidikan harus diperhatikan. Melihat kondisi sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan Sapras untuk belajar para siswa.
Dia menyebut banyak yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk SMA dan SMK yang notabene adalah kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov).
Pada evaluasi sebelumnya, banyaknya anak-anak SMA atau SMK yang tidak mendapatkan tempat pada sekolah-sekolah yang dianggap layak,
hal itu harus menjadi perhatian semua pihak. Begitupun kelengkapan Sapras sekolah masih memprihatinkan.
“Jadi peningkatan SDM untuk menuju generasi emas 2045 tidak terlepas dari sektor pendidikan yang berjalan maksimal,” katanya.
