Program 100 hari kerja kepala daerah adalah kata-kata yang akrab di telinga masyarakat.
Gagasan ini telah diadopsi di banyak negara dan daerah sebagai cara untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi janji-janji politik mereka selama kampanye.
Sebenarnya, wacana program 100 hari kerja ini dimulai saat FD Roosevelt dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1933. Saat itu, Roosevelt mencanangkan program 100 hari untuk membawa AS keluar dari kondisi depresi ekonomi.
Di Indonesia, beberapa kepala daerah juga berhasil memanfaatkan 100 hari pertama mereka untuk menciptakan perubahan signifikan, seperti perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, layanan publik dan sebagainya.
Semangat ini pula yang diusung oleh Walikota Padang Fadly Amran dan Wakil Walikota Padang Maigus Nasir (Fadly-Maigus) yang ingin memastikan sejak awal pemerintahan mereka, masyarakat sudah merasakan dampak nyata dari program- program yang telah dirancang.
Hari ini (Jumat, 30 Maret 2025), Fadly Amran dan Maigus Nasir genap memimpin Kota Padang 100 hari. Fadly-Maigus dilantik pada 20 Februari 2025, sebagai Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang. Saat itu pula keduanya resmi menjadi pemimpin bagi seluruh warga Kota Padang bukan saja warga yang memilih mereka. Dalam konteks negara demokrasi, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Ini sesuai prinsip yaitu pemerintahan adalah representasi dari kehendak rakyat secara keseluruhan.Salah satunya memastikan program unggulan (progul) berjalan baik dan direalisasikan.
Dan mengejutkan, tepat tiga hari setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, program "Dokter Warga" yang menjadi aktivasi progul kelima "Padang Siaga" dari sembilan progul sudah terlaksana. Padahal saat itu Fadly Amran sedang menjalani retret "Pembekalan Kepala Daerah 2025" di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Fadly ketika itu menyebut dirinya bersama Wawako Maigus Nasir tidak lagi berbicara tentang penyesuaian dan perkenalan lagi melainkan langsung aksi. Kok bisa? Ternyata Fadly menyiapkan Tim Transisi Pemerintahan (TPP) yang berkoordinasi dengan pemerintahan sebelumnya untuk menyamakan persepsi, menyatukan visi, dan membahas teknis pelaksanaan program unggulan.
TTP yang disiapkan Fadly, bukan pula sembarang orang. Mereka adalah para tokoh Sumbar yang reputasinya diakui. Keilmuan dan pengalamannya tak diragukan lagi. Antara lain Prof. Musliar Kasim, Prof. Ganefri, Prof. Salmadanis, Prof. James Hellyward, Prof. Asrinaldi. Lalu Dr. Haris Satria, Dr. Afrizal, Zaitul Ikhlas, Ilham Adelino Azre. Semua akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar.
