Parit Malintang,- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), secara virtual melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) kepada Kabupaten Padang Pariaman dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023. Berlangsung kemarin, Rabu (31/05), bertempat di ruangan rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kantor Bupati di Kawasan IKK Parit Malintang.
Hadir langsung Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Wakil Bupati Rahmang, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dan unsur Forkopimda, serta Gugus Tugas KLA Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tampak hadir Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta camat dan wali nagari se Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam paparannya, Bupati Suhatri Bur mengatakan, untuk menuju KLA ini, Padang Pariaman memiliki lima klaster, yakni hak sipil dan kebebasan. Pada klaster ini berbagai inovasi dilahirkan oleh OPD. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menciptakan inovasi dengan nama Alpabeta (Anak Lahir Pulang Bersama Akta) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat.
“Mitra kami adalah Kantor Kementerian Agama dalam mengatasi perkawinan dini dengan melakukan bimbingan perkawinan. Perkawinan dini akan menyebabkan banyak perceraian, kekerasan dan kematian ibu hamil. Oleh karena itu, terus dilakukan sosialisasi agar kaum muda mengerti akan pengaruh perkawinan dini,” tuturnya.
Untuk klaster kedua tambahnya, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif yang diprakarsai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menangani anak yang membutuhkan perlindungan khusus dengan melahirkan inovasi Lapau Emak (Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak) untuk mendapatkan kemudahan informasi tentang pengaduan kekerasan terhadap ibu dan anak.
“Pada klaster kedua ini kita juga bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan memberikan bantuan kepada rumah tidak layak huni sehingga dapat bersinergi antar lembaga yang menangani, terutama bagi perangkat daerah yang menjadi leading sektor,” katanya lagi.
Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes), ulas bupati, melakukan sosialisasi Gerakan Nikah Sehat Padang Pariaman (Gernispapa). Gerakan ini bertujuan untuk memeriksa kesehatan calon pengantin guna mendekteksi kesehatan masing-masing pasangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah selalu berkomitmen dan mengkampanyekan agar menghentikan kekerasan terhadap anak.
“Klaster ketiga tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, program Padang Pariaman Sehat dan Germas mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi guna meningkatkan status gizi balita yang berkolaborasi dengan TP-PKK, terutama untuk pencegahan stunting agar balita mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, sehingga dapat melahirkan bayi yang sehat dan generasi yang cerdas,” terang Ketua DPD PAN Padang Pariaman ini.
Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang untuk belajar budaya, ulasnya, merupakan klaster keempat, di mana pemerintah daerah mendukung penuh bakat anak-anak dengan berupaya melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kreativitas anak-anak tersebut sehingga menjadi sebuah prestasi.
“Kegiatan pada pendidikan non formal juga tengah dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman. Contohnya kesenian gendang tasa yang terdapat pada semua nagari sebagai bentuk kreativitas anak dan menunjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa. Selain itu pada malam hari dengan batasan waktu juga mengadakan pelatihan adat yang dilaksanakan dua kali seminggu. Hal ini dimaksudkan untuk melahirkan generasi yang paham dengan kata pasambahan yang dibutuhkan oleh setiap nagari dan masyakrakat,” urai Ayah Genre (Generasi Berencana) ini.
Selain itu, Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi anti korupsi kepada anak usia dini, bertujuan agar anak-anak memahami bahwa korupsi itu tidak baik. Hal ini juga merupakan program dari Kejaksaan Negeri (Kejari).
“Terkait pendidikan kami juga bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, di mana dinas ini menyediakan layanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca para pelajar dengan menyediakan berbagai jenis buku cerita sehingga anak-anak mendapatkan cerita yang positif dari buku yang ada,” ujar Suhatri Bur.
Selain itu, dalam menciptakan hafiz Al- Qur’an, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menciptakan Inovasi Gebu Pafa, Gerakan Seribu Penghafal Al- Qur’an. Program ini bekerjasama dengan perguruan tinggi, di mana para hafiz yang hafal Al- Qur’an dapat diterima di perguruan tinggi terkemuka tanpa tes,” sambungnya.
Klaster kelima, perlindungan khusus, di mana unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat mendukung penuh dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan layanan penguatan dan pengembangan lembaga yang berkontribusi aktif terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ini tidak terlepas dari peran Kejaksaan Negeri dalam mendukung Padang Pariaman menuju Kabupaten Layak Anak.
“Semoga dengan adanya evaluasi ini dan telah diciptakan upaya-upaya yang dipenuhi dengan lima klaster tersebut, Padang Pariaman dapat menjadi Kabupaten Layak Anak,” harapnya.
Sementata, Ketua Tim VLH Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Anggin Nuzula Rahma yang didampingi Tim VLH lainya menyatakan, sangat mengapresiasi berbagai inovasi yang dilahirkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung KLA ini. Semua inovasi tersebut katanya, akan dapat memberi kemudahan kepada masyarakat.
“Termasuk inovasi Zoss yang menciptakan lingkungan ramah bagi anak, yang masih pada tahap 80% tahun ini perlu disempurnakan hingga 100%,” ungkapnya menyarankan.
Dalam rangkaian verifikasi yang berlangsung mulai pukul 08.30 ini, Bupati Suhatri Bur juga dibantu oleh Tim Gugus Tugas KLA dan Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan jawaban dan tanggapan memenuhi tuntutan Tim VLH tersebut. Sehingga seluruh peserta VLH ikut berpartisipasi, baik dari unsur OPD, Tim Gugus Tugas KLA, maupun wartawan yang hadir.(**)
