Payakumbuh – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terkesan menutup mata terkait persoalan banyaknya warga miskin yang berutang berobat ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh. Bahkan, utang yang jumlahnya seratusan juta, tak diakui oleh pemerintah yang dipimpin Safaruddin Datuak Bandaro Rajo itu.
Sikap tak mengakui utang itu diketahui setelah Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, Yulia Masna memberikan keterangan pada situs Sagonews.com. Dalam keterangannya, Yulia Masna menyebut, Kabupaten Limapuluh Kota tidak pernah berutang obat. Baik ke RSUD Adnaan WD atau rumah sakit provinsi.
‘Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mempunyai uutang di RSUD Adnand WD Payakumbuh maupun RSUD Provinsi. Ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan tagihan uutang masyarakat yang tercatat dimasa kepemimpinan Bupati Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dan juga tidak ada tagihan utang dari RSUD Adnand WD Payakumbuh ke Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,” terang Yulia.
Keterangan Yulia Masna ini sekaligus membantah data yang dipaparkan anggota DPRD terpilih Kabupaten Limapuluh Kota, Benni Okva. Sebelummya, Benni membuka data utang berobat warga miskin Limapuluh Kota ke RSUD Adnaan WD yang notabenenya milik Pemko Payakumbuh.
Data yang diterima Benni Okva, dari tahun 2011 hingga 2024, utang warga miskin Limapuluh Kota di RSUD Adnaan WD mencapai Rp120 juta. Benni sudah mengkonfirmasikan masalah ini pada manajemen RSUD Adnaan WD. Pihak rumah sakit membenarkan data yang dipaparkan Benni. Serupiah pun belum diangsur utangnya.
Benni yang sebelum terpilih sebagai wakil rakyat merupakan Vice Director Haluan Media Group (HMG), mengaku iba hati dengan bantahan Pemkab Limapuluh Kota. “Kalau benar Pemkab Limapuluh Kita tidak mengakui utang warga miskinnya, ini sebuah ironi yang membuat dada sesak,” ucap Benni saat dikonfirmasi pada Sabtu (20/4/2024).
“Saya beriba hati. Seolah Pemkab Limapuluh Kota mengabaikan derita warga miskinnya, yang untuk berobat saja mereka berutang. Jika Pemkab Limapuluh Kota yang seharusnya jadi tempat mengadu abai, pada siapa lagi si miskin akan mengadu. Sungguh, ini ironi,” lanjut Benni yang lebih dikenal dengan nama Bhenz Maharajo.
Dijelaskan Benni, data yang didapatkannya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, manajemen RSUD Adnaan WD sudah curhat padanya terkait masalah ini.
“Pemkab harusnya melakukan verifikasi ke RSUD Adnaan WD, lalu berembuk mencari jalan keluar, bukan malah langsung tidak mengakui utang tersebut,” kata Benni.
Jika yang dimaksud Pemkab Limapuluh Kota yang tidak berutang adalah kabupatennya, ini tentu saja seperti kilah untuk melepaskan tanggungjawab. “Warga miskin yang berutang itu warga Limapuluh Kota. Warganya Bupati Safaruddin. Ada tanggungjawab yang mesti diselesaikan, dibandingkan sibuk membantah,” tegas tokoh muda Situjuah itu.
Soal tidak adanya tagihan yang masuk ke Pemkab Limapuluh Kota, sesuai komunikasi Benni dengan manajemen RSUD dan pejabat teras di Pemko Payakumbuh, memang belum dilakukan. Ada kemungkinan, dalam waktu dekat tagihan akan dilayangkan.
Data yang diterima Benni Okva, dari tahun 2011 hingga 2024, utang warga miskin Limapuluh Kota di RSUD Adnaan WD mencapai Rp120 juta.
Munculnya utang ini dikarenakan pasien yang dirawat di RSUD Adnaan WD tidak punya BPJS Kesehatan. Mereka terdaftar sebagai pasien umum. Padahal mereka merupakan keluarga tak mampu. Saat pengobatan dan perawatan selesai, tentu tagihan harus dibayarkan, sementara uang tak ada.
Untungnya, pihak RSUD Adnaan WD tidak banyak cincong. Dengan lapang hati, pasien dibiarkan pulang walau belum membayar tagihan. Palingan, manajemen meminta identitas pasien atau keluarga sebagai jaminan. Setelah itu, bisa dikatakan tak ada lagi pembayaran.
Pj Walikota Payakumbuh Jasman mengamini juga persoalan ini. Walau begitu, menurut Jasman, pihak rumah sakit tetap mengutamakan kemanusiaan.
“Soal utang, itu benar. Tapi misi RSUD Adnaan WD adalah misi kemanusiaan. Semoga persoalan ini segera menemukan solusi,” sebut Jasman.
Direktur RSUD Adnaan WD Payakumbuh Elfitrimelly dalam perbincangannya dengan Benni Okva berharap ada solusi dari permasalahan ini.
“Rumah sakit ini memang non-profit. Tapi tentu persoalan ini harus dituntaskan. Kita berharap Pemkab Limapuluh Kota bisa mencarikan solusinya. Manajemen rumah sakit juga begitu, akan mencarikan solusi,” ungkap Elfitrimelly. (red)
