Parit Malintang,- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengikuti Penilaian Evaluasi Smart City Tahap I oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian terkait lainnya. Evaluasi Smart City Tahap I ini dilaksanakan selama tiga hari, pada Senin-Rabu/ 12-14 Juni 2023 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Ikut mendampingi Bupati Suhatri Bur, Kepala Dinas Kominfo Zahirman, Kepala Dinas PUPR El Abdes Marsyam, Kepala Dinas Satpol PP Damkar Syofrion M, dan Kepala Bapeltbangda Azamwarman, serta Kabag Prokopim Armedes.
Evaluasi yang diikuti terang Bupati Suhatri Bur, merupakan tindaklanjut dari hasil evaluasi implementasi program Gerakan Menuju Kota/Kabupaten Cerdas (Smart City) Tahun 2022 yang lalu. Karena Kabupaten Padang Pariaman termasuk pilot project 100 Gerakan Menuju Smart City se Indonesia sejak 2019, maka katanya, menjadi sebuah kewajiban untuk melaksanakan evaluasi ini.
“Program smart city merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 100 Kabupaten/ Kota yang dipilih sebagai percontohan se Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman salah satunya,” ungkap Ketua DPD PAN Padang Pariaman ini setelah mengikuti pembukaan Evaluasi Smart City Tahap I, bertempat di Hotel Shangri-La Kota Surabaya pada Senin (12/06).
Pada Evaluasi Smart City Tahap I ini dia mengungkap telah memiliki berbagai persiapan yang telah dimatangkan sebelumnya bersama tim Smart City Padang Pariaman dan OPD terkait. Segala bahan dan materi yang telah dipersiapkan akan dipresentasikan dihadapan tim penilai dan seluruh peserta dari Kabupaten/ Kota lainnya yang ikut dalam penilaian tersebut.
“Untuk presentasi kita dapat jadwal besok siang, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nantinya bisa meraih hasil yang maksimal dan program Smart City untuk peningkatan kualitas layanan di Padang Pariaman bisa berlanjut, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya berharap.
Program Penilaian Evaluasi Smart City Tahap I ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia bersama Kepala Perangkat Daerah terkait.(**)
