Padang,—-HM Nurnas, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat tidak bisa berkata apa-apa lagi. Politisi terbilang senior di DPRD Sumbar ini miris, karena ada nagari belum cairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagian program Jaring Pengaman Sosial Danpak Covid-19.
”Apa akal lagi, regulasi sudah kelar dari Mendes PDTT, tapi sampai lebaran ke tiga kemarin masih ada BLT Dana Desa belum cair ke masyarakat penerimanya,”ujar HM Nurnas, Rabu 27/5 di ruang kerja DPRD Sumbar.
Menurut Nurnas tidak ada kepedulian para pihak yang terlibat dalam pengucuram BLT Dana Desa atas apa yang dialami masyarakat terdampak Covid-19, sangat disayangkan.
“14 daerah di Sumbar yang punya dana desa yakni 12 Kabupaten dan 2 Kota progres pencairan BLT DD-nya masih slow sekali, pihak Pemerintah Nagari/Pemerintah Desa yang masuk program Kemendes itu masih ada juga yang belum mencairkan BLT Dana Desa (DD) tersebut. Untuk diketahui, per tanggal 26 Mei ini (Selasa, red) hingga pukul 11.00 wib dari laporan Progres, yang baru melakukan pendataan keluarga penerima BLT DD 804 Nagari/Desa dari 928 Nagari/Desa. Sedang yang sudah menyalurkan BLT DD itu 748 Nagari/Desa atau sekitar 79 persen dari 928 Nagari/Desa di Sumbar,” ungkap Nurnas.
HM Nurnas wajar miris dan kecewa terjadap progres pencairan BLTDD di Sumbar, pasalnya Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat di 748 Nagari/Desa itu mencapai Rp77 miliar, sedangkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan Kemendes untuk 928 Nagari/Desa di Sumbar itu cukup besar sebesar.
“Ini artinya, masih banyak lagi BLT DD itu yang belum dicairkan. Dan saya tidak tahu persis apa penyebabnya,” sebut Nurnas.
Dia menambahkan, hingga Selasa ini daerah yang sudah mencairkan BLT DD 100 % yaitu Kota Pariaman, Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Dharmasraya untuk Kab. Pesisir Selatan dari 182 Nagari/Desa masih tersisa 7 lagi.
Serapan pencairan BLTDD yang masih rendah mencairkan BLT DD iKab. Solok Selatan dari 39 Nagari baru siap menyalurkan 21 Nagari dan Kab. Padang Pariaman dari 103 Nagari/Desa baru 12 Nagari/Desa selesai disalurkan, Kabupaten Agam baru 12 Nagari dari 82 Nagari dan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru satu desa dari 43 desa yang ada.
“Pada hal Kemendes PDTT sudah bertegas-tegas BLT DD itu sudah harus bisa dicairkan paling lambat sebelum tanggal 24 Mei kemarin,” tegas Nurnas.
Itu berdasarkan Instruksi Kemendes PDTT ditujukan langsung kepada Kepala Desa/Nagari, bagi yang tidak juga mencairkan BLT DD sebelum sehari jelang lebaran, Minggu (24/5), maka ada konsekuensi yang diterima pihak Desa atau Nagari tersebut.
“Sanksinya bagi Desa/ Nagari,reguler akan dihentikan pengucuran Dana Desa tahap berikut. Sedangkan Desa/Nagari kategori mandiri, dipangkas Dana Desa nya 50 persen untuk pencairan tahap II,” terang Nurnas.
Semestinya, kata politisi Partai Demokrat Sumbar peran Kepala Daerah justru harus lebih besar mendorong pihak Nagari/Desa melakukan pendataan dan pencairan BLT DD itu pada masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19.
Tapi apa. masih banyak Nagari/Desa di Sumbar yang masuk program Kemendes PDTT belum lakukan pendataan dan juga pencairan BLT DD sebesar Rp.600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.
“Pada hal BLT DD itu sangat dibutuhkan warga penerima saat menyambut lebaran ini,” jelas Nurnas.
Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT DD Kemendes pasca Lebaran ini untuk Sumbar.
“Apakah program pencairan BLT DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Jelasnya ya kita tunggu instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT itu,” kata Nurnas.(nov)
