PADANG,- Persoalan banjir yang disebabkan oleh kurang berfungsinya drainase, menjadi aspirasi masyarakat Kelurahan Mata Air Kota Padang yang disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib saat agenda reses perorangan, Minggu (28/1).
Pada agenda jemput aspirasi yang diadakan di ruang pertemuan di lingkungan SMKN 6 Padang tersebut diungkapkan oleh salah satu warga, jika curah hujan tinggi, air akan merendam pemukiman warga di empat RT. Kondisi itu telah berlangsung bertahun-tahun.
Suwirpen saat diwawancarai usai reses perorangan mengatakan, persoalan banjir memang menjadi keluhan masyarakat Kelurahan Mata Air Kota Padang, jika curah hujan tinggi genangan air bisa lebih kurang 2 meter. Salah satu faktor penyebab itu terjadi karena drainase yang tidak berfungsi namun untuk menuntaskan persoalan itu butuh anggaran yang tidak sedikit.
“Terkait banjir di Mata Air kita akan tinjau nantinya bersama bersama OPD terkait Pemprov Sumbar, jika anggarannya memungkinkan untuk diakomodir melalui Pokir maka akan kita lakukan perbaikan,” kata Suwirpen.
Dia menjelaskan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi, yaitu penyusunan anggaran, pembentukan peraturan daerah (Perda) hingga melakukan pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah.
Setiap anggota DPRD memiliki anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) yang bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap anggota DPRD wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut sesuai dengan amanat Konstitusi negara.
” Jadi masukan-masukan yang dihimpun akan menjadi rujukan kinerja dan akan dibawa pada rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah, sehingga pembangunan berjalan maksimal,” katanya.
Disisi lain aspirasi yang dihimpun oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar adalah terkait pembangunan shelter, hingga sekarang kelurahan Mato Air Kota Padang tidak memiliki shelter sebagai sarana penyelamatan diri warga dari bencana alam, yaitu tsunami.
“Sebenarnya shelter dibutuhkan bukan hanya untuk mengantisipasi korban tsunami saja, namun juga untuk relokasi warga saat banjir,” katanya.
Sementara itu Ketua LMP Mata Air Abdul Azis mengatakan koordinasi dengan pemerintah kota, provinsi hingga pusat harus dilakukan dengan maksimal, apalagi Mato Air memiliki kebutuhan infrastruktur penunjang yang banyak. Masyarakat harus memikirkan Mato Air yang lebih baik kedepannya, banjir merupakan persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga sekarang.
Drainase butuh perbaikan, jika tidak beroperasi menggerus perekonomian masyarakat. Begitupun kebutuhan penerangan harus dipasang di beberapa ruas jalan untuk mengantisipasi kriminalitas.
“Terakhir adalah sarana prasarana ramah anak yang belum ada di daerah ini,” katanya.
