Jakarta — “Silahkan restrukturisasi dan holdingisasi BUMN, tapi saya minta harus memeprkuat sektor energi dan pangan, ” itu diungkap Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Rabu 2/2-2022.
Hj Nevi Zuairina menegaskan siapa saja di ruangan rapat ini pasti mendukung upaya kementerian untuk pembenahan di tubuh BUMN. keberhasilan restrukturisasi di Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Pertamina, hingga merger PT Pelabuhan Indonesia tak lepas dari support Komisi VI DPR RI.
Namun, politisi perempuan PKS di parlemen ini memberikan beberapa catatan kritis sebagai masukan pada pemerintah seperti biaya logistik di Indonesia yang masih lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga di Asia.
Terobosan kementerian BUMN dalam sektor logistik dengan Penggabungan Pelindo yang telah diupayakan selama 20 tahun sehingga berhasil pada Oktober 2021 diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan yang berujung pada pelayanan pada masyarakat luas.
“Saya mengingatkan, selain sektor logistik, sektor energi yang sangat vital bagi negara ini mesti diperkuat dengan strukturisasi dan holdingisasi. Di PT Pertamina (Persero) misalnya, dengan restrukturisasi operasional melalui pembentukan sub holding, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan Global Energy Champion dan memiliki valuasi senilai USD 100 miliar,”ujar Hj Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyebut, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
“Saya ingin memastikan kepada pemerintah melalui KemenBUMN bahwa masih ada beberapa BUMN yang belum berhasil di holdingisasi terutama di sektor energi listrik (PLN, Pertamina Energi, dan lainnya). Di sini kita semua mengetahui bahwa kebutuhan akan energi (listrik) merupakan kebutuhan dasar dan masyarakat menginginkan harga yang murah,”teriak Hj Nevi dalam rapat.
Terakhir Nevi menyampaikan akan pentingnya kekokohan BUMN di sektor Pangan. Ia mencontohkan adanya persoalan harga dan stok minyak goreng yang yang sudah lebih 2 bulan bergejolak sejak akhir tahun 2021 hingga awal bulan Februari 2022 masih belum terselesaikan.
Hj Nevi mendorong kepada pemerintah untuk mengambil porsi yang lebih besar dalam penyediaan CPO sehingga BUMN perlu membuat roadmap mitigasi untuk minyak goreng secara khususnya, atau sembako secara umum di negara tercinta ini.
“Saya melihat bahwa keberadaan BUMN sektor pangan terutama penghasil minyak goreng masih rapuh eksistensinya. PTPN yang telah di holdingisasi belum memberikan dampak dalam mengkondisikan persoalan minyak goreng. Sekarang ada ID Food semoga dapat menjadi solusi berbagai persoalan pangan. Harapan masyarakat kepada pemerintah sangat kuat dalam persoalan pangan ini karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi pembuktian pemerintah dalam melayani rakyatnya,”ujar Nevi Zuairina. (kk/nzcenter)
