Padang,—-Keputusan Gubermur Sumbar hentikan BLT tahap II periode Juli-September alasan kondisi APBD Sumbar tidak mencukupi, membuat sejumlah wakil rakyat Sumbar menentang keras keputusan itu.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas menilai ada ketidakbijaknya Gubernur atau orang-ormag Pemprov yang memberikan advis kepada Irwan Prayitno.
“Gubernur tidak bijak karena menghentikan BLT saat kondisi masyarakat terhimpit ekonomi akibat pandemi Covid19 dan kehilangan mata pencarian, kurva kesemrawutan ekonomi akibat Covid-19 belum landai,”ujar HM Nurnas lewat pesan whatsapp kepada wartawan di Padang, Senin 8/6.
Adanya BLT Provinsi untuk masyarakat terdampak Covid-19 kata Nurnas rakyat dapat chas money, ekonomi pun langsung bisa bergerak di tengah ketar Ketir untuk memenuhi kebutuhan harian.
Politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini menegaskan soal anggaran jadi alasan, kata Nurnas tidak bisa jadi alasan hentikan BLT Provinsi tahap II. Apalagi penerapan New Normal baru berjalan hari ini Senin (8/6) di 16 kabupaten kota di Sumatera Barat kecuali Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Melihat kondisi masuk tahap New Normal seharusnya BLT jangan distop dulu, Kita minta pada gubernur untuk pikir ulang penghentian BLT setelah BLT bulan Juni dikucurkan” ujar Cak Nurnas sapaan akrab para wartawan.
Salah satu warga Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK) Kota Padang Firdaus 53 tahun mengatakan, pun memyambut harapan wakil rkayat Sumbar itu.
“Pak Gubenur tolong jangan dihantian BLT labiah kurang ampek bulan kami ndak bakarajo (tolong jangan hentikan BLT lebih kurang empat bulan kami tidak ada pekerjaan),”ujarnya.
“Selama Covid19 kami tidak bisa berbuat apa-apa hanya BLT yang bisa menyambung kebutuhan hidup kami sehari-hari,” tambah Firdaus sedikit merintih.(rik)
