Padang–Ketua Tim Relawan Mahyeldi-Audy, Muhammad Zuhrizul, menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumbar banyak yang belum optimal dalam merealisasikan program unggulan.
Zuhrizul mengatakan, dengan memasuki tahun akhir masa jabatan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, ia mendorong dilakukannya evaluasi terhadap kinerja kepala OPD agar program unggulan yang juga janji-janji kampanye saat pilkada dapat terealisasi dengan maksimal.
“Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana OPD telah menjalankan tugasnya dan merealisasikan program unggulan yang sudah ada di RPJMD. Masyarakat ingin melihat legacy yang dihasilkan oleh kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” kata Zuhrizul.
Berdasarkan pemantauan dan masukan dari berbagai tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, Zuhrizul menilai masih banyak program unggulan yang belum terealisasikan.
Khusus sektor pariwisata, dia mencontohkan program 1 destinasi unggulan di 19 kabupaten dan kota, 1 destinasi berkelas dunia, dan 3 amphiteatre pertunjukan berkelas internasional.
“Sampai saat ini belum ada bukti nyata dari program-program tersebut,” tegas Zuhrizul yang juga ketua IATTA Sumbar.
Zuhrizul juga menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengembangan desa wisata di Sumbar.
Dia mengatakan, meskipun Sumbar telah berhasil meraih 12 desa wisata terbaik nasional, namun hal tersebut diraih tanpa banyak campur tangan dari pemprov.
Selain itu, Zuhrizul juga mengkritik dominasi pejabat eselon II dari Kota Padang dalam pemilihan pejabat di pemprov. Menurutnya, hal tersebut dapat menurunkan etos kerja pejabat eselon III di pemprov.
“Kecuali ketika di provinsi kinerjanya luar biasa dalam merealisasikan program unggulan, tidak masalah. Tapi yang banyak kita lihat justru sebaliknya,” ujarnya.
Zuhrizul berharap gubernur segera mengevaluasi kinerja OPD dan fokus merealisasikan program unggulan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Dia juga menyarankan agar anggaran 2025 dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang mangkrak, seperti taman budaya, stadion utama Sumbar, dan perbaikan akses jalan provinsi yang banyak rusak serta mitigasi bencana.
“Anggaran pokir dewan yang biasanya ada yang digunakan untuk program bimtek, studi banding, dan bantuan kelompok dialihkan ke APBD kabupaten/kota sehingga APBD Sumbar dapat dimaksimalkan untuk program unggulan yang belum terealisasi,” imbuhnya.(rel)
