Padang,—Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ir, Mulyadi menanggapi santai beredarnya baliho iklan layanan masyarakat Polri bergambar Kapolda Sumbar yang terdapat di hampir semua wilayah propinsi Sumatera Barat.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu belakangan ini, banyak beredar baliho Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal yang tidak terkait dengan tupoksinya sebagai anggota Polri karena berbaju koko (bukan baju dinas) dengan tulisan “Bersatu untuk Sumbar Maju” dan ditambah lagi dengan embel embe tulisan “Sahabat Fakhrizal”.
Sebelumnya, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat I, Andre Rosiade melalui akun twitter miliknya menyebut bahwa beredarnya baliho bergambar Kapolda Sumbar itu terindikasi sebagai akytifitas politik karena penggunaan baliho yang bergambar Kapolda dengan menggunakan baju muslim itu sudah menyimpang dari Tupoksinya sebagao anggota Polri.
Mulyadi sendiri cenderung menyikapi dengan santai perseteruan tersebut. Berbeda dengan Andre yang garang, anggota Komisi III DPR RI itu justru sangat enjoy menangapi maraknya baliho bergambar Kapolda Sumbar.
Lebih jauh Mulyadi yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan menyebutkan sebagai seorang perwira tinggi aktif di lingkungan Polri, Irjen Fakhrizal harus bersikap netral dan mematuhi aturan yang ada terkait peran serta tugas dan fungsi anggota Polri.
“UU No 2 Tahun 2002 khususnya pasal 28 ayat 1 dan 2 yang secara tegas melarang anggota Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis dan apabila ingin ikut berpolitik harus mengundurkan diri dari kedinasan,” tegasnya.
Ditambahkan Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar itu, apa yang dilakukan Fakhrizal jelas berbeda dengan anggota partai politik yang bebas melakukan kegiatan politik kapan saja termasuk memasang baliho dan tanda gambar dirinya.
“Apakah Kapolda saat ini telah terlibat politik praktis seperti yg dipersoalkan Andre Rosiade, akan saya dalamin dulu, khususnya terkait adanya masukan ke Komisi III tentang adanya upaya pengumpulan KTP yang dikoordinasikan anggota Polri, apakah hal itu betul dan menjadi fakta yang terjadi dilapangan, atau hanya sekedar isu yg dilaporkan masyarakat,”ujar peraih suara terbanyak di Pileg 2019 silam.
Di sisi lain, politisi asal Bukik Apik itu menambahkan, terkait maraknya sinyalemen di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya upaya pengumpulan KTP yang diduga melibatkan aparat kepolisian, Ia meminta semua anggota Polri wajib menjalankan tugas sesuai dengan amanat Undang undang dan peraturan yang berlaku
“Setahu saya tugas anggota Polri di Polres dan Polsek bukan mengkoordinasikan pengumpulan KTP, dan terkait masalah ini, meski sudah dilaporkan juga ke Komisi III, saya masih belum yakin terhadap hal itu, tapi nanti saya cek dulu dilapangan kebenarannya,” tegas tokoh yang disebut sebagai pihak dibalik sukses penyelesaian pembangunan Jembatan Kelok Sembilan tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (26/10/2019) pekan lalu, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade melalui akun twitter miliknya mensinyalir Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Fakhrizal menggunakan fasilitas jabatan untuk maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2020 mendatang.
“Pak @jokowi, Prof @mohmahfudmd, Mabes Polri @DivHumas_Polri tolong kalo pak Kapolda Sumbar ini mau jadi Gubernur silahkan. Tapi patut diduga ada indikasi yg bersangkutan mempergunakan Fasilitas Jabatan. Silahkan cek di Polsek2 juga dipajang Foto yg bersangkutan,” cuit Andre itu yang melampirkan foto spanduk Fakhrizal.
Mulyadi sendiri yang disebut sebut menjadi kandidat terkuat pada Pilkada Sumbar 2020 mendatang terkesan santai dan tenang menghadapi Pilkada. Politisi Demokrat yang sudah tiga periode menduduki kursi di Gedung DPR RI Senayan itu juga menegaskan dirinya akan tetap maju di Pilgub meski aturan tetap menegaskan bahwa anggota DPR RI harus mengundurkan diri jika betarung di Pilkada.
“Saya tegaskan, cuti atau tidak cuti atau harus mundur sebagai anggota DPR RI, saya sudah berketetapan hati untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumbar. Bahkan saya sudah minta restu pada Ketua Umum saya, Pak SBY,” tegas Mulyadi.(ich)
