Padang,---Garansi terus mengawasi rekrutmen calon anggota KPU Sumbar dan KPU Kota dan Kabupaten. Dua kali mengirimkan tanggapan publik kepada Tim Seleksi (Timsel) KPU Sumbar.Ternyata, Garansi belum merasa cukup, hari ini Garansi mengirim surat kepada Ketua Komisi II DPR RI.
Menurut Koordinator Garansi Ardian Chaniago, menyurati Komisi II DPR RI adalah penting."Kami rasa penting menyurati Komisi II DPR RI, karena Tim Seleksi Calon Anggota KPUD baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Propinsi di 16 Propinsi di Indonesia dibentuk langsung KPU RI. Komisi II DPR RI berwenang mengawasi institusi KPU secara nasional,"ujar Ardian Chaniago pada rilisnya kepada media ini, Kamis 29/3 di Padang.
Menurut Ardian secara khusus Garansi berharap Komisi II DPR RI dapat memantau langsung proses seleksi di Sumatera Barat, yang masuk injury time sebab tidak lama lagi Tim Seleksi akan menghasilkan para calon komisioner yang akan diserahkan kepada sang pemberi tugas yaitu KPU RI."Sehingga proses pelaksanaan kerja-kerja Tim Seleksi KPUD secara nasional dari awal hingga selesai benar-benar menghasilkan calon-calon komisioner yang berkualitas dan berintegritas. Tentu saja kualitas super, bukan KW1 apalagi KW2. Yaitu orang-orang yang mempunyai kepribadian prima yaitu bersih, jujur, disiplin, tegas, kompeten dan independen,"ujarnya.
Kemudian para calon komisioner hasil penyeleksian oleh Tim Seleksi tersebut menjadi kewenangan mutlak KPU RI untuk ditetapkan dan dipilih menjadi Komisioner KPUD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota."Rakyat tidak menghendaki KPU RI berada dalam pilihan sulit ketika para calon komisioner yang disodorkan oleh Tim Seleksi KPUD ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi yang seharusnya,"ujar Ardian Chaniago.
Untuk menjaga marwah KPU RI itu, Garansi kataArdian pihaknya mengirim surat aspirasi kepada Komisi II DPR RI."itu sebagai bukti niat baik dan kesungguhan kami untuk adanya reformasi dan revitalisasi pada institusi KPU, maka kami menjadi kepo dan nyinyir. Kami berkeyakinan bahwa kepo dan nyinyir demi kemajuan Pemilu dan demokrasi di Indonesia itu juga baik,"ujarnya.
Semua harus jujur mengakui setelah KPU berjalan selama 15 tahun tentu perlu ada perbaikan menyeluruh.Perbaikan itu kata Ardian dimulai dari proses seleksi sekarang ini."Kami rakyat tentunya berhak mengkritisi dan mengkoreksi KPU sebab KPU dilahirkan dari rahim Reformasi 1998,"ujarnya.Kata Ardian, surat aspirasi ini sudah disampaikannya lewat surat ke Pimpinan Komisi II DPR RI.
"Sudah dikirim dan telah diterima oleh staf ahli komisi pada tanggal 28 Maret 2018,"ujarnya.(rilis garansi)
Editor : Adrian Tuswandi, SH
