MASYARAKAT Indonesia akan melaksanakan demokrasi Pemilu pada 2024. Ada beberapa tahap seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.Pemilu ini dijadikan untuk proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden pada masa jabatan 2024 – 2029.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 menjadi tantangan berat untuk rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, harus menunjukkan visi dan misi yang terbukti, tindakan yang nyata dan kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal tersebut untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.Pemilihan presiden dan wakil presiden bukan hanya sebagai tempat untuk sekedar menjanjikan kepada masyarakat, melainkan untuk mengukur siapa yang benar-benar pantas untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negara dan rakyat menuju masa depan yang cerah.
Tantangan pada saat pemilu 2024 sangat dikhawatirkan oleh semua orang. Kampanye yang dilakukan untuk menumbuhkan gairah masyarakat dan untuk mendapatkan suara terbanyak. Akan tetapi, upaya yang berlebihan pada hal ini justru dapat merusak proses demokrasi dan membahayakan stabilitas sosial. Ada pula tantangan yang menggunakan politik SARA untuk kampanye tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial, memecah masyarakat. Padahal, kampanye ini seharusnya membuat masyarakat sejahtera dan menumbuhkan rasa persatuan dari perbedaan yang ada.
Hak suara didapatkan tidak hanya dari orang dewasa yang berpengalaman saja. Akan tetapi, pemuda-pemuda yang memenuhi syarat untuk memilih sangat berpengaruh untuk hasil yang didapatkan.Pemuda Indonesia menjadi harapan untuk nasib pemilu dimasa selanjutnya. Pengalaman yang didapatkan dapat dijadikan sebagai pegangan untuk memilih siapa yang baik dan dapat berinovasi dengan ide-ide oleh pemikiran jiwa-jiwa muda untuk masa yang akan datang. Pemerintah juga harus ada aspirasi terhadap pemilih-pemilih muda sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan yang ada.
Dari beberapa tantangan tersebut, ada satu tantangan yang perlu diwaspadai yaitu politik identitas. Politik identitas pada tahun ini diprediksi mulai berkurang daripada 2019. Bentuk politik identitas itu bukan menunjukkan bagaimana identitas siapa seseorang, melainkan bagaimana menggunakan politik untuk menghalangi hak-hak orang lain berpolitik menjadi pemimpin untuk ikut pemilu karena identitasnya, hal tersebut harus kita lawan.
Hal yang seharusnya ditunjukkan adalah kesamaan bukan perbedaan. Pemerintah harus tetap waspada terhadap adanya kampanye politik identitas tersebut yang bisa muncul diberbagai media. Calon-calon presiden dan wakil presiden harus siap menghadapi berbagai tantangan yang terjadi pada saat pemilu sesuai dengan komitmen yang telah direncanakan dan dengan cara yang bijak untuk memimpin negara kea rah yang maju.Dengan adanya partai-partai politik menjadi kunci utama untuk melancarkan proses pemilu melalui dukungan yang diberikan. Calon-calon pemimpin juga harus memiliki rasa kesolidan dengan partainya dan menjalankan visi misi dengan baik.Oleh: Nasywa Rahma Delya
Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAND
Editor : Adrian Tuswandi, SH
