Jakarta, - Kementerian PPN/Bappenas RI gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ( Musrenbangnas) yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.Musrenbangnas yang digelar di Gedung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta Senin, 6/05-2024 itu bertujuan untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Musrenbangnas tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden RI, Maaruf Amin, para Menteri Koordinator dan Jajaran Menteri, Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, Para Sekda serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seluruh Indonesia.Wakil Walikota Solok, Dr. H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tersebut bersama jajaran Pemerintah Kota Solok.
Ramadhani mengatakan saat mengikuti kegiatan tersebut sangat bersyukur, karena Kota Solok pada ajang penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori Kota, masuk dalam 10 Nominasi bersama 9 Kota Lainnya Se-Indonesia.“Semoga Pemerintah Pusat serta dukungan Pemerintah Provinsi dapat merealisasikan apa yang kita usulkan pada Desk Musrenbangnas, karena ini dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat,” kata Ramadhani.
Sebelumnya saat membuka Musrenbangnas itu, Presiden Jokowi dalam arahannya menjelaskan, saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen.Beberapa negara sebut Jokowi, telah masuk pada masa resesi, negara itu adalah Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi.“Oleh karena itu, sekarang semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap beberapa hal, yang pertama harga minyak, yang kedua bunga pinjaman, semua pada takut, begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar,” sebut Jokowi.Jokowi mengingatkan agar kita berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran yang kita miliki.
Jokowi mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah, termasuk masing-masing daerah juga telah memiliki RKP.Jokowi meminta agar rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron.
“Oleh sebab itu sinkronisasi itu menjadi kunci, contohnya, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki, Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” tutup Jokowi. (romi)
Editor : Adrian Tuswandi, SH
