Ini karena perbankan tidak serta-merta memiliki dana dalam jumlah besar yang senantiasa siap sedia diambil sewaktu-waktu. Adapun tekanan terhadap likuiditas tersebut bukan hal yang bagus dan dapat menimbulkan masalah baru bagi BSI.Oleh sebab itu, BSI perlu mencari jalan tengah mengingat PP Muhammadiyah merupakan organisasi Muslim dengan sistem pengelolaan keuangan terbesar dengan berbagai lini usahanya dan terpusat.
Evaluasi Pelayanan BSIDalam pelayanan perbankan nasabah harus menjadi prioritas utama, terlebih jika nasabah memiliki dana yang besar di bank tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen Bank BSI terkait buruknya layanan bank tersebut seperti yang dikeluhkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Menurut Amin, pihak Muhammadiyah memutuskan menarik semua dana milik Muhammadiyah dan organisasi yang berada di bawahnya, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari BSI sebagai akibat dari kurangnya respons yang baik dari BSI terhadap keluhan tersebut.Menurut Amin, penting mengevaluasi kinerja manajemen Bank BSI guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang melayani umat, Bank BSI harus memberi layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, namun juga andal dan efisien.
Amin mengaku prihatin, pada tahun lalu sistem layanan BSI lumpuh akibat serangan virus ransomware oleh lockbit. “Semestinya manajemen Bank BSI serius berbenah dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya itu masih jauh panggang dari api,” tegasnya.Gangguan layanan yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional dan infrastruktur teknologi informasi harus segera ditangani. Sebab, kepercayaan nasabah akan tergerus apabila layanan perbankan kerap terganggu.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas, saat dihubungi dari Jakarta, mengonfirmasi keterangannya terkait dengan pengalihan dana PP Muhammadiyah dari BSI.Keputusan ini diambil sebagai dukungan bagi perbankan syariah agar dapat berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah.
”Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan, terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (6/6)Menurut dia, penempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak berada di BSI sehingga secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk). Di sisi lain, bank syariah lain masih sedikit sehingga tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan.Menanggapi pengalihan dana dan instruksi Amal Usaha Muhammadiyah oleh PP Muhammadiyah, SVP Corporate Secretary and Communication BSI Wisnu Sunandar mengatakan, BSI berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat.Hal ini, antara lain, dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah untuk kemaslahatan bangsa.Selain itu,
BSI terus berkomitmen untuk memberikan layanan kepada seluruh lini masyarakat, baik institusi maupun perorangan, guna meningkatkan inklusi dan penetrasi keuangan syariah.Beberapa mitra BSI adalah PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) terkait penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.(analisa)
Oleh : SabarnuddinMahasiswa Sejarah Universitas Negeri Padang
Editor : Adrian Tuswandi, SH
