Namun, ia juga menyoroti bahwa Bawaslu tidak dapat langsung menindaklanjuti semua laporan yang diterima.
“Kami membutuhkan bukti konkret untuk mengambil tindakan terhadap setiap laporan pelanggaran yang masuk,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Vifner juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan peluang baru bagi para pelaku pelanggaran demokrasi untuk melakukan tindakan ilegal.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran yang terjadi.
“Perkembangan teknologi memang memudahkan berbagai hal, tetapi juga memberikan celah bagi pelanggaran. Kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas demokrasi kita,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan pelanggaran yang ditemukan, karena setiap laporan yang valid akan ditangani dengan serius oleh Bawaslu.
Rapat teknis ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para stakeholder, untuk memberikan masukan dan pandangan strategis dalam mengatasi tantangan demokrasi.Diskusi yang berlangsung menghasilkan berbagai kajian yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan di masa depan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumbar berharap mampu meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam penanganan pelanggaran pemilu.
Dengan kolaborasi yang solid antara lembaga pengawas, masyarakat, dan para stakeholder, demokrasi yang sehat dan bersih dapat terwujud di Sumatera Barat. (***)
Editor : MS
