Ia juga mendorong perbaikan sistem persetujuan lingkungan dengan digitalisasi, seperti penerapan OSS/AmdalNet, serta penambahan personel untuk mempercepat proses perizinan.
Di sisi lain, ia mengusulkan agar pemerintah menggelar forum diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama terkait isu LP2B, KKPRL, dan PBB.
Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan bahwa optimalisasi serapan gas perlu segera dilakukan untuk menghindari hambatan pada proyek gas alam strategis di masa depan.
Pemerintah juga didesak untuk menegakkan hukum dengan tegas terhadap aktivitas ilegal di sektor migas melalui revisi Permen ESDM No. 1/2008 dan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di bawah Kementerian ESDM.
Dalam wawancara terpisah, Nevi menyebutkan bahwa laporan dari perusahaan riset energi berbasis di Norwegia menunjukkan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi destinasi utama investasi migas di Asia Tenggara pada 2025, dengan porsi mencapai 60% dari total investasi kawasan ASEAN.
Ia menilai prediksi tersebut sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Cadangan gas besar di Indonesia, seperti di Blok South Andaman, Blok Geng North, serta Blok Masela yang memiliki potensi super jumbo, menjadi bukti nyata bahwa negeri ini memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan gas alam.Nevi optimistis target lifting migas dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari dan 5.629 juta kaki kubik gas per hari dapat tercapai apabila pemerintah serius mengatasi hambatan yang ada.
Ia menegaskan, "Kepercayaan investor harus dijaga dengan memastikan setiap persoalan yang menghambat sektor migas segera diatasi. Jika tidak, peluang ini hanya akan berlalu begitu saja.
Pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan migas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia." (***)
Editor : MS
