Padang, - Ombudsman RI menerima sejumlah laporan terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan seleksi CASN TA 2024. Menjelang tahap akhir seleksi, lembaga ini memberikan beberapa catatan evaluatif kepada pemerintah dan panitia seleksi.
Menurut Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, permasalahan yang sering terjadi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap penyempurnaan sistem rekrutmen.
“Pada tahap seleksi administrasi, misalnya, sering ditemukan kendala mispersepsi kualifikasi pendidikan dan formasi. Verifikasi yang tidak memadai oleh panitia seleksi menjadi salah satu penyebab utamanya," ujar Robert saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan seleksi.
Ombudsman menekankan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam mengantisipasi kendala teknis dan administratif yang berpotensi merugikan peserta.
Pertama, pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) diminta memastikan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan telah dijelaskan secara rinci.Kesesuaian kode program studi dengan ketentuan yang berlaku, seperti dalam Kepdirjen Dikti Nomor 163/E/KPT/2022, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
Kedua, mekanisme transparansi pada tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), khususnya non-CAT, perlu diperbaiki.
Ombudsman mencatat bahwa pelaksanaan tes wawancara, psikotes, dan tes kesehatan seringkali minim keterbukaan, sehingga rawan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan peserta.
Selain itu, pengawasan lebih ketat juga diperlukan untuk mencegah campur tangan pihak tertentu yang dapat mencederai integritas seleksi.
Editor : Redaksi
