Strategi DPRD Sumbar dalam Pengelolaan BRT untuk Transportasi Berkelanjutan

Komisi IV DPRD Sumbar mempelajari sistem transportasi massal BRT melalui studi komparatif ke Dishub DKJ pada Kamis (6/2/2025). (Foto: Ist)
Komisi IV DPRD Sumbar mempelajari sistem transportasi massal BRT melalui studi komparatif ke Dishub DKJ pada Kamis (6/2/2025). (Foto: Ist)

Padang, - Komisi IV DPRD Sumbar mempelajari sistem transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) melalui studi komparatif ke Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (Dishub DKJ) pada Kamis (6/2/2025).

Upaya ini dilakukan sebagai langkah awal dalam merancang pengembangan moda transportasi berkelanjutan di Sumbar.

Dalam diskusi dengan jajaran Dishub DKJ, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra menegaskan pentingnya koordinasi serta sinergitas antara pihaknya dan Pemprov DKJ yang telah lebih dulu mengembangkan sistem transportasi massal.

Rencana pengembangan BRT akan difokuskan pada kawasan Metropolitan Palapa dengan rute utama Kota Padang–Lubuk Buaya hingga Kabupaten Pariaman.

Selain BRT, rombongan DPRD Sumbar juga menggali informasi mengenai pengelolaan moda transportasi lain seperti LRT dan MRT.

“Kami ingin memahami bagaimana peran Dishub dan sektor swasta dalam mengelola sistem transportasi massal di Jakarta,” ujar Doni.

Kepala Dishub DKJ Syafrin Lippo menyampaikan bahwa pengelolaan transportasi massal menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKJ, terutama dengan meningkatnya volume perjalanan harian yang mencapai 88 juta per hari.

Ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi juga dipengaruhi oleh kebijakan lama yang mewajibkan gedung menyediakan 100 tempat parkir.

Sebagai solusi, Pemprov DKJ telah memperkenalkan berbagai inovasi transportasi, termasuk pengoperasian KRL, BRT, dan LRT, serta kebijakan kendaraan ramah lingkungan.

Selain itu, penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda di jalan-jalan utama juga terus diperluas.

Editor : MS
Banner Komintau - MenteriBanner Nevi - HajiBanner Rahmat Hidayat - Hari Buruh
Bagikan

Berita Terkait
Terkini