Jakarta, – Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, kembali menyerukan pentingnya peningkatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas pada 10 Februari 2025.
Menurutnya, meskipun pengawasan telah dilakukan dengan baik melalui berbagai metode, seperti verifikasi volume, uji petik lapangan, dan CCTV di SPBU, kasus penyimpangan masih terus terjadi.
“Kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan BPH Migas, tetapi pelanggaran distribusi BBM bersubsidi tetap ditemukan. Oleh karena itu, sanksi tegas harus diberlakukan untuk memberikan efek jera. Jangan ada lagi celah pembiaran yang berulang,” ujar Hj. Nevi Zuairina.
Politisi PKS tersebut menyoroti kenaikan tajam penerbitan surat rekomendasi subsidi BBM oleh pemerintah daerah, yang mencapai 1.583 surat pada tahun 2024.
Ia menegaskan bahwa surat rekomendasi ini harus benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak, seperti pelaku sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi bisa lebih tepat guna dan berdampak positif pada masyarakat yang membutuhkan.
Hj. Nevi mendukung penerapan teknologi seperti QR Code dan aplikasi XStar dalam distribusi BBM bersubsidi.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup.
“Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kami tidak ingin teknologi yang seharusnya mempermudah justru disalahgunakan,” katanya.
Editor : Redaksi
