Musfi menambahkan, materi ini sebaiknya diberikan dalam program retreat di Lembah Tidar.
Ia menyarankan agar Komisi Informasi Pusat diundang untuk memberikan pemaparan mendalam kepada para kepala daerah.
"Saya sudah menyampaikan usulan ini melalui pesan Instagram kepada Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Harapannya, usulan ini dapat ditindaklanjuti," ungkapnya.
Secara khusus, Komisi Informasi Sumatera Barat akan terus memberikan penguatan kepada kepala daerah baru di wilayahnya.
"Kami berkomitmen untuk memastikan kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, memahami UU KIP secara maksimal. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di kabupaten/kota akan terus dilakukan secara rutin," kata Musfi.Ia juga mengimbau seluruh Komisi Informasi Provinsi di Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah memperkuat peran mereka di daerah masing-masing.
Dengan langkah ini, diharapkan keterbukaan informasi publik dapat menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia. (***)
Editor : MS
