Menurutnya, kebutuhan pembiayaan transisi energi nasional hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai USD 1 triliun, namun investasi tahunan pada sektor energi terbarukan masih berada di bawah USD 2 miliar.
Untuk itu, Nevi mendesak penguatan ekosistem investasi energi melalui sinergi antara DPR, pemerintah, dan BUMN.
Di samping itu, ia juga mendorong pemanfaatan insentif fiskal dan skema internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).
“RUU Energi Baru Terbarukan yang sedang dibahas di DPR harus menjadi landasan hukum progresif yang mampu mendorong investasi besar-besaran dan pemanfaatan energi hijau Indonesia yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Nevi. Menurutnya, undang-undang tersebut tak boleh sekadar legalisasi teknis, tetapi harus memfasilitasi transformasi nyata.
Nevi Zuairina mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan pentingnya keputusan berani demi masa depan bangsa.“Transisi energi bukan hanya isu teknis, tetapi menyangkut ketahanan energi nasional, kemandirian sumber daya, dan keadilan antargenerasi. Kita tidak boleh terlambat,” pungkasnya. (***)
Editor : MS
