Karena itu, menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Dengan PBJT, Indonesia memiliki peluang strategis untuk mempercepat transisi menuju energi bersih secara lebih terencana dan inklusif. (***) Editor : MS
