Karena itu, keberadaannya di Komisi IV diyakini akan lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, sejumlah persoalan krusial di sektor pangan masih harus dicarikan solusi serius, mulai dari persoalan pupuk subsidi, tata kelola rantai pasok hasil tani, hingga persoalan ketimpangan akses lahan dan ketergantungan pada bahan pangan impor.
"Isu ketahanan pangan bukan semata tentang stok beras atau ketersediaan sembako. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus berpikir soal kedaulatan pangan, keberpihakan kepada petani, dan ekosistem agraria yang sehat," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran Bulog dan Kementerian Pertanian dalam menjamin distribusi dan harga pangan tetap stabil.
Rahmat berjanji akan mengawal secara ketat program-program kementerian teknis agar anggaran yang dikucurkan tepat sasaran.
“Kita ingin pastikan bahwa anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk sektor pertanian dan pangan itu benar-benar sampai ke petani kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas,” katanya.
Selain itu, Rahmat juga menyinggung pentingnya memperkuat Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar lebih efektif menjalankan tugas koordinasi kebijakan antar kementerian dan lembaga.Menurutnya, Bapanas harus diberi kewenangan yang cukup agar tidak hanya menjadi lembaga formalitas.
"Di Komisi IV nanti, saya akan mendorong penguatan kelembagaan Bapanas, termasuk integrasi data dan perencanaan lintas sektor. Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri antara kementerian pertanian, perdagangan, dan lembaga lainnya," ungkapnya.
Rahmat menegaskan perpindahan komisi bukan berarti meninggalkan perjuangan yang telah ia bangun di Komisi II, melainkan memperluas medan pengabdian bagi masyarakat.
Editor : MS
