Painan, - Polemik terkait belum dibayarkan pembayaran kegiatan proyek di Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan oleh BPBD Pesisir Selatan akhirnya mendapat jawaban dari Kalaksa BPBD Pessel Yuskardi.
Sebelumnya salah satu media online menyebutkan, jika sejumlah kontraktor merasa kecewa kepada kinerja Kalaksa BPBD Pessel, dimana proyek kegiatan bencana alam seharusnya dibayarkan dan sudah dilakukan PHO, akan tetapi tapi juga dibayarkan.
Menanggapi hal itu, Kalaksa Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Yuskardi menerangkan, terkait permasalahan kegiatan proyek ada di BPBD Pessel telah dilakukan koordinasikan dengan Direktur Penangganan Infrastruktur Darurat BNPB Pusat.
Dari hasil koordinasi tersebut, Yuskardi bahwa BNPB akan menyampaikan laporan dari BPBD Pessel terkait hasil audit dari pihak BPKP.
"Kita sudah ajukan ke BNPB, dan memang mekanismenya harus dilakukan audit terlebih dahulu dari BPKP, " Tegas Kalaksa BPBD Pessel.
Lebih lanjut disampaikan Kalaksa BPBD Pessel Yuskardi, BNPB sudah bersurat ke BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menunggu surat tugas Audit dari BPKP Pusat.Pihaknya juga telah menyampaikan mekanisme pembayaran proyek kegiatan, pekerjaan selesai, PHO, Audit BPKP, baru diajukan Pembayaran ke BNPB.
"Jadi sampai saat ini BNPB baru realisasi 30% sebagai uang muka untuk semua paket pekerjaan," sambung Yuskardi.
Kondisi yang sama bukan saja terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan saja, beberapa Kabupaten kota lainya di Sumatera Barat juga sama, seperti di Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang dan Tanah Datar. (***)
Editor : MS
