Kepala daerah kata Maetek biasa disapa berbagai kalangan di Sumbar menegaskan, Gubernur Sumbar harus melakukan evaluasi menyeluruh dan objektif dalam menentukan siapa orang yang di anggap kompeten untuk mengurusi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan itu.
"Jangan lagi menentukan pemimpin di sebuah OPD karena kedekatan emosional, tapi tidak kompeten dan tidak memiliki inovasi mencarikan jalan keluar dari berbagai masalah pendidikan di Sumbar. Dampaknya fatal, yaitu merugikan masyarakat sebab dinas pendidikan itu adalah dinas yang sangat vital bukan kebutuhan masyarakat,"ujarnya.
Menurut Muhammad Zuhrizul, kepala dinas pendidikan tidak hanya menjalankan administrasi kedinasan tapi harus punya inovasi dari beberapa masaalah tahun sebelumnya dengan mencarikan solusi.
Seperti melakukan evaluasi potensi siswa baru, apakah harus ada penambahan lokal, penambahan kursi/ meja.
"Masak untuk studi banding keluar negeri dengan anggaran ratusan juta ruliah ada uang, tapi untuk penambahan lokal tidak ada uang , ini kan sangat miris sekali,"ujar Maetek geleng-geleng kepala.
Dan, jika hanya menjalankan administrasi rutin kata Maetek semua orang bisa menjadi pimpinan.
Jadi sekali lagi M Zuhrizul jangan menekankan, sebagai Kadis karena merasa dekat dengan gubernur merasa tidak akan dievaluasi dalam melakukan pekerjaan tanpa inovasi, tanpa adanya keprihatinan melihat masih banyak nya anak-anak kita tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah di swasta dan belum lagi masih banyaknya kerusakan karakter siswa dengan tidak jelaskan program yang dibuat dinas pendidikan."Hei bro, orang minang ini sangat peduli dengan pendidikan jadi sebagai ketua relawan saya juga punya tanggung jawab moral terhadap janji kampanye Mahyeldi - Vasko karena yang berjanji bukan cuma kepala daerah tapi kita juga ikut berjanji,"ujar Maetek.
Wajar DPRD Sumbar mendesak evakuasi OPD yang tidak kuat inovasi dan kreatif, DPRD keluar desakan karena menangkap apresiasi dari masyarakat diwakili.
"DPRD haris gaspoll soal OPD Pemprov yang kerjanya rutinitas administrasi, jangan diam saja dari berbagai masaalah pendidikan Sumbar , apalagi Ketua DPRD Sumbar adalah seorang pendidik , harus pikirkan bersama Gubernur-Wakil Gubernur (Mahyeldi-Vasko,red). Kedepan tidak ada lagi masalah masalah klasik pendidikan dan tidak adalagi orang tua yang menangis karena anak nya tidak bisa sekolah apalagi orang tua yang ulayat nya diserahkan ke pemerintah dan juga harus pikirkan biaya/beasiswa rajawali bagi yg tidak mampu. Untuk apa ada uang abadi beasiswa sementara ada anak kita tidak bisa lanjut sekolah baik SMA maupun kuliah,"tegas Meetek.
Editor : MS
