Rahmat menilai kondisi ini harus segera direspon dengan kebijakan yang berpihak pada konservasi jangka panjang.
“Penting bagi pemerintah untuk hadir melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup. Termasuk mendorong kolaborasi dengan akademisi dan komunitas agar kawasan ini bisa berkembang sebagai pusat pembelajaran lingkungan,” katanya.
Menurut Rahmat, TWA Punti Kayu memiliki peran strategis bukan hanya bagi masyarakat Palembang, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menjaga tutupan hutan kota.
Dia mendorong adanya perencanaan jangka panjang yang memperjelas arah pengelolaan kawasan, terutama dalam memadukan fungsi ekologis, edukatif, dan ekonomi secara harmonis.
“Kita harap ada peta jalan (road map) yang konkret dan bisa dilaksanakan. Jangan sampai kawasan konservasi hanya jadi simbol, tapi tak punya kekuatan dalam pelestarian,” ucapnya.
Komisi IV DPR RI melalui kunjungan ini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, di antaranya dorongan peningkatan kualitas fasilitas publik, penambahan kegiatan edukatif berbasis lingkungan, serta peningkatan peran serta masyarakat sekitar dalam aktivitas konservasi.
Rahmat berharap hasil kunjungan ini tidak hanya menjadi dokumentasi formal, tetapi mampu menjadi dasar perbaikan nyata.“Kita ingin pemerintah pusat dan daerah betul-betul hadir. Ini bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang,” tutupnya.
Kunjungan kerja spesifik ini menjadi bagian dari agenda rutin Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
TWA Punti Kayu menjadi salah satu titik perhatian karena lokasinya yang berada di tengah kota besar, sekaligus menjadi habitat alami yang masih bertahan di tengah perkembangan urban. (***)
Editor : MS
